Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 20 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 21 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 235 ayat (1) “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun” Pasal 293 ayat (1) “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. 2. Bahwa Pemohon, menerangkan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-14441 HT.01.01.TH.2001 tanggal 28 September 2001 mengenai pengesahan Anggaran Dasar pendirian PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA yang dibuat di hadapan Notaris Daniel Parganda Marpaung dalam Akta Nomor 104 tanggal 27 Agustus 2001 (Bukti P-3 dan Bukti P-5). Anggaran Dasar PT a quo telah mengalami beberapa kali perubahan. Selanjutnya, berdasarkan Akta Risalah Rapat PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA Nomor 14 tanggal 27 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Notaris & PPAT Siti Endaryanti, SH (Bukti P- 4) dan mendapatkan persetujuan Menteri yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-64765.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan dalam Pasal 12 angka 1 bahwa Direksi berhak bertindak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan dan Pasal 12 angka 2 huruf a menyatakan bahwa 22 Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan (Bukti P-5); 3. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat diwakili oleh Direktur Utama yang bernama Mr. Gi Man Song berkewarganegaraan Korea Selatan, menurut Mahkamah apabila merujuk ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”, sebagaimana ketentuan tersebut telah dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA maka meskipun Pemohon sebagai badan hukum privat yang diwakili oleh perseorangan yang berkewarganegaraan asing akan tetapi kualifikasinya sebagai Direktur Utama PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5) di mana jabatan Direktur Utama tersebut secara keperdataan terpisah dengan hak perorangannya sebagai warga negara asing. Dengan demikian, Pemohon dapat dikualifikasikan sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan a quo; 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 telah secara nyata merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak membuka suatu upaya hukum apapun terhadap putusan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan, sehingga dapat menyebabkan kerugian secara massif berupa ketidakadilan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengadili dan memutus perkara Pemohon dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana dalam perkara PKPU Reg. Nomor 113/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, dalam Perkara antara PT. FRUIT LAND, selaku PEMOHON PKPU melawan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA selaku TERMOHON PKPU, yang dapat dikualifikasikan putusan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum yang baik dan benar, yang menyebabkan PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA (Pemohon permohonan a quo) kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya; 5. Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap Putusan Kepailitan yang didahului oleh Putusan PKPU, maka telah menimbulkan kerugian 23 konstitusional baik bagi Pemohon maupun debitor-debitor lain, karena tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetiternya melalui suatu Peradilan Niaga; 6. Bahwa terhadap pertimbangan hakim dalam putusan PKPU yang menyatakan Pemohon berada dalam keadaan pailit yang tida