Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 48 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 32/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 49 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan- putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang dalam kesehariannya bekerja sebagai Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu yang khusus menangani bidang hukum dan penanganan pelanggaran Pemilukada, menganggap frasa ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83” dalam Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 merugikan hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: • Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 50 • Pasal 22E ayat (1): “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”; • Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; • Pasal 28D ayat (1): ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa pemberlakuan Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004, sepanjang frasa ”sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83”, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan Panwaslu di seluruh Indonesia kebingungan dalam proses untuk menindaklanjuti pelanggaran Pemilukada yang dilakukan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye, yang nyata-nyata dilarang di dalam Pasal 80 UU 32/2004. Panwaslu tidak dapat menegakkan aturan hukum yang disebabkan aturan yang salah rujuk sehingga keberadaan norma tersebut telah mencederai salah satu prinsip negara hukum yaitu prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 yang merujuk pada Pasal 83 menjadikan pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena rujukan pasal tersebut salah sehingga menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum; 3. Bahwa Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah rujuk secara langsung telah menyebabkan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional memiliki kekebalan hukum ketika melakukan tindakan dan/atau membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon padahal tindakan dan/atau keputusan tersebut nyata-nyata dilarang di dalam Pasal 80 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 telah memberikan perlakukan yang spesial di hadapan hukum bagi pejabat negara, pejabat 51 struktural, dan pejabat fungsional ketika melakukan pidana pemilu. Kondisi ini menyebabkan terlanggarnya prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum yang sudah diatur tegas di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa Pasal 116 ayat (4) UU 32/2004 yang mengatur sanksi pidana tidak dapat digunakan untuk mengadili pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang juga menyebabkan tercederainya Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Masyarakat sebagai pelapor atau Panwaslu yang menemukan adanya pelanggaran dari pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang membuat keputusan dan/atau tindakan yang meng