Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon bertanggal 25 Oktober 2013 adalah keberatan atas perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 6 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU Pemda dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Katingan sesuai 7 dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan: Pasal 106 ayat (1) UU Pemda: Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;   Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008: Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada; Pasal 3 PMK 15/2008: (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”. [3.6] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon tertulis diajukan oleh yang mengaku sebagai Tim Sukses Christiantwo Center berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh Ir. Cristiantwo T. Ladju, MM, tanpa surat kuasa dari Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Katingan Tahun 2013. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan tanggal 19 November 2013 telah 8 melakukan konfirmasi kepada yang hadir mewakili Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehadirannya yang mendaftarkan perkara a quo hanya berdasarkan Surat Keputusan sebagai Tim Sukses Christiantwo Center oleh Ir. Cristiantwo T. Ladju, MM, tanpa disertai surat kuasa khusus untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon karena permohonan bukan diajukan oleh pasangan calon atau yang mendapat kuasa khusus dari pasangan calon melainkan diajukan oleh yang mengaku sebagai Tim Sukses Christiantwo Center. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa meskipun dengan tidak dimilikinya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo sudah cukup untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima, akan tetapi Mahkamah merasa perlu mempertimbangkan pula tenggang waktu pengajuan permohonan; [3.9] Menimbang bahwa seandainyapun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, permohonan Pemohon juga telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Katingan Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, sedangkan permohonan Pemohon diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 540/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon telah melampaui tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [vide Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008]; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan 9 Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.