Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 43 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 162 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 44 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut: Pasal 162 UU 7/2017 Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP Pasal 163 UU 7/2017 (1) Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris. (2) Sekretariat DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri. (4) Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa Fakultas 45 Hukum Universitas Indonesia, yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta memiliki hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8]. 3. Bahwa para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 162 dan Pasal 163 UU 7/2017 yang mengatur perihal kelembagaan DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu. Hal ini dikarenakan norma Pasal a quo, berpotensi melemahkan kapasitas DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan untuk menjaga kode etik penyelenggara pemilu dan menghilangkan independensi serta kemandirian lembaga, khususnya dari aspek menajemen birokrasi, serta berpotensi menimbulkan konflik kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dengan Kementerian Dalam Negeri; 4. Bahwa para Pemohon secara potensial dirugikan apabila mengajukan pengaduan kepada lembaga DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik, di mana terdapat potensi konflik kepentingan yang tak terduga. Terlebih, Pemohon IV yang merupakan pelapor atau pengadu di DKPP merasa pesimis terhadap independensi DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rasa pesimis ini timbul akibat adanya intervensi Menteri Dalam Negeri terhadap kelembagaan DKPP. Selain itu, para Pemohon juga merasa tercederai karena ilmu, prinsip, dan asas mutlak dalam pelaksanaan birokrasi pemilu yang diperoleh selama berkuliah dan juga dalam riset yang dilakukan menjadi tidak terlaksana dan tercederai dengan norma yang dimohonkan pengujian. 5. Bahwa para Pemohon beranggapan, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka kerugian konstitusional para Pemohon akibat ketidakmandirian lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk sekretariat DKPP yang pimpinannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta secara struktural kelembagaan yang bergantung terhadap Kementerian Dalam Negeri tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga 46 akan menunjukkan konsistensinya dalam melindungi lembaga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, adalah benar para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, serta hak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8]. Hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dapat dipahami sebagai hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama, hak konstitusional yang dimi