Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu yang mengatur peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dari anggota partai politik peserta Pemilu, dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini, Pemohon mengemukakan norma Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu mengharuskan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah anggota partai politik peserta Pemilu. Kedua norma pasal tersebut mendiskriminasikan Pemohon yang bukan anggota partai politik untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Akibatnya, Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari jalur perseorangan; [3.3.2] Bahwa setelah membaca secara saksama alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon pada intinya menyatakan pencalonan sebagai anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang mengharuskan menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu adalah bentuk diskriminasi pembedaan perlakuan terhadap Pemohon sebagai individu atau perseorangan Warga Negara Republik Indonesia karena bukan merupakan anggota partai politik peserta pemilu, yang mana berakibat Pemohon tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon menghendaki untuk dapat menjadi calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, selain melalui jalur partai politik peserta pemilu, dapat pula melalui jalur perseorangan; 20 [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu yang dimohonkan pengujian, dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon menyatakan norma a quo haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai “Peserta Pemilu adalah partai politik atau perseorangan untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Selanjutnya, dalam hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) berkenaan dengan norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu a quo, Pemohon memohon agar menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai “Peserta Pemilu adalah partai politik dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Setelah Mahkamah membaca secara saksama, alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan kepada Mahkamah adalah seolah- olah tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Namun demikian, setelah Mahkamah kaitkan dengan pokok/inti yang dimohonkan kepada Mahkamah, substansi posita dan petitum ihwal norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu adalah tidak sejalan atau setidak-tidaknya, terdapat pertentangan dengan petitum. Dengan model petitum a quo, calon dari jalur perseorangan menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, adanya petitum demikian, sesungguhnya tidak sejalan dengan keinginan Pemohon untuk membuka kesempatan bagi calon dari jalur perseorangan untuk calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota; [3.3.4] Bahwa berkenaan dengan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu, dalam alasan-alasan permohonan, Pemohon menyatakan norma a quo haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: n. anggota partai politik peserta pemilu atau perseorangan”. Selanjutnya, dalam hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum) berkenaan dengan norma Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu a quo, 21 Pemohon memohon agar menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai “ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: n. anggota partai politik peserta pemilu atau perseorangan”. Setelah Mahkamah membaca secara saksama, alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan kepada Mahkamah adalah tidak sejalan atau terdapat pertentangan. Karena di satu sisi, pada bagian posita, Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang “tidak dimaknai”. Sementara di sisi lain, pada bagian petitum, Pemohon menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai. Seharusnya, agar tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum, Pemohon mencantumkan pula kata “tidak” pada frasa “sepanjang dimaknai” supaya menjadi “sepanjang tidak dimaknai” sehingga sejalan dengan yang dinyatakan dalam posita permohonan angka 17 halaman 13. [3.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 menyatakan, “Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dengan petitum“. [3.5] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021 yang diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas, oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-