Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil, in casu Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU Parpol) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 14 [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Senin, tanggal 25 September 2025. Berkenaan dengan ketentuan hukum acara yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal- hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 25 September 2025 hlm. 5 sampai dengan hlm. 20) Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 8 Oktober 2025. Namun, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak dilengkapi bukti sebagai syarat formil pengajuan permohonan kepada Mahkamah [vide Risalah Sidang tanggal 6 Oktober 2025]. [3.3.2] Bahwa berkenaan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah harus memiliki kejelasan pokok permohonan atau objek permohonan yang dimohonkan serta alasan inkonstitusionalitas materi permohonan yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dengan terlebih dahulu menjelaskan kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang dimaksud, kerugian ha konstitusional Pemohon berkenaan dengan keberadaan materi undang-undang baik secara faktual maupun potensial. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil di antaranya berkenaan dengan sistematika atau format permohonan dan substansi dari sistematika permohonan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: ”Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan 15 d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, meskipun Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon seharusnya menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon dengan dasar argumentasi yang kuat, sehingga memberikan keyakinan pada Mahkamah bahwa Pemohon mengalami anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun, ternyata dalam permohonan a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas alasan mengapa Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UU Parpol telah menimbulkan anggapan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon. Pemohon juga tidak dapat menunjukkan apakah anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat faktual atau potensial menurut penalaran yang wajar sehingga telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon menyebutkan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, yakni Pasal 2 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 28 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, namun Pemohon tidak menguraikan secara spesifik adanya pertentangan antara norma pasal yang diuji, yaitu Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UU Parpol dengan norma UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Pemohon lebih fokus menguraikan terhadap fakta-fakta yang bersifat penerapan atau implementasi masing-masing pasal yang menjadi materi pengujian. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal esensial yang harus diuraikan dalam permohonan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang, karena tanpa uraian tersebut, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas sehingga Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Terlebih, permohonan Pemohon tidak pula dilengkapi dengan persyaratan dan kelengkapan permohonan di antaranya tidak dilengkapi dengan bukti yang mendukung permohonan. 16 [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: a. “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota partai secara setara melalui mekanisme one member one vote, dengan dukungan penyelenggaraan yang dapat difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai tingkat kabupaten/kota.” b. “Susunan kepengurusan Partai Politik di semua tingkatan didaftarkan ke Kementerian sebagai dokumen resmi, dengan perubahan kepengurusan sesuai AD/ART, sehingga setiap tingkatan kepengurusan bersifat otonom, dan proses pemilihan ketua atau dengan nama lain wajib menggunakan mekanisme one member o