Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6958, selanjutnya disebut UU 37/2024) dan Pasal 2 UU 37/2024 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, mengatur yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 22 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 23 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam UU 37/2024 dan Pasal 2 UU 37/2024, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Seluruh frasa “Kabupaten Batanghari” dalam UU 37/2024 Pasal 2 UU 37/2024 “Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956).” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merupakan penduduk dan berdomisili di Kabupaten Batang Hari [vide Bukti P-24 sampai dengan bukti P-27]. Pemohon I merupakan Bupati Kabupaten Batang Hari, yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-271 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jambi [vide Bukti P-1] dan Pemohon II merupakan Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari, yang dibuktikan dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 722/KEP.GUB/ SETDA.PEM-OTDA/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2024-2029 [vide Bukti P-2]. Selain itu, dalam perbaikan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga mengkualifikasikan diri bukan mewakili pemerintahan daerah namun sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang juga merupakan bagian dari masyarakat adat yang berkedudukan sebagai Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari [vide Bukti P-30]. Menurut Pemohon I dan Pemohon II, keduanya aktif melakukan kegiatan-kegiatan adat, mensosialisasikan, menjaga kelestarian 24 warisan sejarah dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Kabupaten Batang Hari serta memperjuangkan dan membantu masyarakat adat yang ada di Kabupaten Batang Hari. Adapun Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon III merupakan Ketua Umum serta Pemohon IV merupakan Sekretaris Umum Pengurus Badan Harian pada Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari [vide Bukti P-30]. Bahwa menurut Pemohon III dan Pemohon IV, keduanya memiliki tanggungjawab memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan melestarikan kebudayaan daerah Kabupaten Batang Hari serta memiliki kepentingan dalam pemajuan dan pelindungan hak masyarakat hukum adat. 4. Bahwa para Pemohon menguraikan dengan berlakunya UU 37/2024 yang mengubah penulisan frasa penamaan Kabupaten Batanghari yang seharusnya ‘’Kabupaten Batang Hari’’ (Batang dan Hari ditulis secara terpisah) menjadi ‘’Kabupaten Batanghari’’ (ditulis dalam satu kata) dan tanggal pembentukan atau hari jadi Kabupaten Batang Hari yaitu tanggal 1 Desember 1948 berubah menjadi tanggal 29 Maret 1956 mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusonal para Pemohon yakni perubahan penulisan frasa penamaan tersebut berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional para Pemohon atas identitas dan nilai filosofis, historis, sosiologis dan yuridis yang terkandung dalam penulisan nama Kabupaten Batang Hari yang diberikan oleh Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Adapun perubahan tanggal pembentukan Kabupaten Batang Hari yang seharusnya tanggal 1 Desember 1948 menjadi tanggal 29 Maret 1956 berpotensi menghilangkan hak-hak tradisional para Pemohon yaitu keb