Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Inodonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; https://share.google/8odLbsgAFVOLTfpIL terbit 9 Oktober 2024; 13 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 14 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 55 huruf a UU 20/2023 yang menyatakan: Pasal 55 huruf a Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu: a. Jabatan Manajerial: 1. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang masing-masing menyatakan: Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 15 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pejabat Administrator (Camat Gempol Kabupaten Cirebon) [vide Bukti P-9 dan Bukti P-11]; 4. Bahwa menurut Pemohon, berlakunya Pasal 55 huruf a UU 20/2023 merugikan hak konstitusional Pemohon baik yang bersifat spesifik maupun potensial yaitu menciptakan diskriminasi antara ASN pejabat administrator dengan batas usia pensisun (BUP) 58 tahun dan pejabat jabatan pimpinan tinggi (JPT) dengan BUP 60 tahun tanpa dasar rasional dan proporsional, menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier, khususnya peluang untuk dipromosikan ke JPT yang berdasarkan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2024 mensyaratkan usia maksimal 56 tahun untuk promosi, telah menghilangkan kesempatan yang sama bagi Pemohon dalam pengembangan karir dan pengabdian kepada negara selama 2 (dua) tahun sebagai ASN yang merupakan pejabat administrator dan pejabat pengawas. Selain itu, batasan usia 56 tahun pun menyebabkan hilangnya kesempatan bagi Pemohon dalam pengembangan talenta dan karir ASN secara utuh yang meliputi pertimbangan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah (khususnya kompetensi manajerial pengalaman kepemimpinan). Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon adalah warga negara indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide Bukti P-11] merupakan pegawai ASN yang menjabat sebagai camat [vide Bukti P-9] yang termasuk dalam jabatan manajerial, in casu pejabat administrator. Sehingga, batas usia pensiun Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 55 huruf a UU 20/2023 adalah 58 tahun. Pemohon pada saat ini berusia 55 tahun 9 bulan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon yang ditegaskan pula baik dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, tanggal 25 September 2025 maupun persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, tanggal 8 Oktober 2025 [vide 16 perbaikan Permohonan hlm. 6, Risalah Sidang, tanggal 25 September 2025, hlm. 10; dan Risalah Sidang, tanggal 8 Oktober 2025, hlm. 5] dan berusia 55 tahun 10 bulan pada saat putusan permohonan a quo diucapkan. Artinya, masih terdapat sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lagi bagi Pemohon untuk sampai pada usia pensiun tersebut. Bahwa Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 55 huruf a UU 20/2023 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena menghalangi Pemohon untuk mendapatkan kesempatan yang sama d