Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 25 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Pasal 13 Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 30/2004), serta Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menyatakan berwenang mengadili permohonan a quo, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 20 Desember 2023 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Majelis Panel telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, antara lain karena format permohonan Pemohon memiliki kemiripan dengan permohonan perkara di peradilan umum seperti menggunakan petitum primair dan subsidair. Berkenaan dengan hal itu, Majelis Panel menasihati Pemohon agar membaca contoh-contoh permohonan di Mahkamah dan rumusan Petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 14]. Namun, dalam perbaikan permohonan, terkesan Pemohon tidak melakukannya secara cermat sebagaimana penasihatan yang 26 telah diberikan dalam Persidangan Pendahuluan dan berdasarkan ketentuan PMK 2/2021; 2. Bahwa dalam uraian alasan-alasan permohonan (posita) perbaikan permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing- masing norma atau pasal dalam UU 30/2004 dan UU 2/2014 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan norma atau pasal yang diuji dengan UUD 1945; 3. Bahwa selain masalah sebagaimana termaktub pada angka 2 di atas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum. Hal demikian menurut Mahkamah, salah satunya, bermula dari uraian pada bagian posita yang tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma atau pasal yang diuji konstitusionalitasnya dengan UUD 1945 sehingga hal yang diinginkan oleh Pemohon dalam petitum pun menjadi tidak jelas; 4. Bahwa dalam bagian petitum perbaikan permohonan (yang ditulis “Petitum atau Tuntutan Pemohon”), Pemohon memohon kepada Mahkamah delapan petitum, sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan; 3. Menyatakan seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan medis membuktikan anggota Notaris tersebut tidak sehat pendengaran yang sangat diperlukan untuk konsultasi dengan anggota masyarakat yang membutuhkan sebelum menyusun naskah akta, tidak sehat penglihatan dan berbicara yang sangat diperlukan untuk membaca akta, tidak sehat pada bagian organ dua tangan yang sangat diperlukan untuk menulis dan/atau menandatangani akta, tidak sehat fisik karena sakit atau karena faktor usia lanjut yang sangat diperlukan untuk pergi dan pulang kantor, tidak sehat jiwa karena stres atau sudah gila dan/atau cacat secara permanen, mengundurkan diri atau meninggal dunia; 4. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 27 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 5. Menyatakan seorang anggota Notaris Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; 6. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya wadah organisasi Notaris seluruh Indonesia; 7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 82 UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris; 8. Menyatakan organisasi para Notaris Indonesia dapat lebih dari satu. 5. Bahwa sekalipun perbaikan permohonan tersebut telah disampaikan ke Mahkamah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan dinyatakan dalam Persidangan Pendahuluan, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pada hari Selasa, 2 Januari 2024, pukul 09.00 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 165/PUU-XXI/2023, Rabu, 20 Desember 2023, hlm. 7-23], namun, pada saat Persidangan Pendahuluan dengan agenda penyampaian perbaikan permohonan, Pemohon melakukan renvoi seluruh petitum menjadi: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang tidak dimaknai bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat atau dipensiunkan karena telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun dan/atau tidak sehat berdasarkan keterangan dokter yang berwenang; 3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat norma hukum dalam Pasal 13 UU Nomor 30/2004 yang telah diubah dengan UU Nomor 2/2014 tentang Jabatan Notaris sepanjang dimaknai bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau Notaris diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Notaris hanya berdasarkan putusan