Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil 55 Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/62/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/46/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, yang dibuat oleh Termohon ; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan 56 konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Simalungun 57 sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Nomor 270/61/KPU-SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/48/KPU-Sim/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Periode 2010-2015, tanggal 2 Juli 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling 58 lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Simalungun Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 270/45/KPU- SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun, Nomor 270/61/KPU- SIM/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Di Tingkat Kabupaten Simalungun Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tanggal 30 Agustus 2010, (Bukti P-3 dan Bukti P-4 = Bukti T-4 dan Bukti T-5); [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Selasa, 31 Agustus 2010, Rabu, 1 September 2010, dan Kamis, 2 September 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 441/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemoh