Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi [3.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon mengenai 41 perselisihan pleno penetapan bakal calon sekaligus menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Penetapan Pasangan Calon; [3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, 42 dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4.2] Bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), dan Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (selanjutnya disebut PKPU 16/2010), menentukan: Pasal 106 UU Pemda (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung 43 dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pasal 4 PMK 15/2008 Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c PKPU 16/2010 (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari: a. Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah; b. Model DB1-KWK.KPU untuk Rekapitulasi catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota; c. Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota; [3.4.3] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah, antara lain, dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, dan putusan-putusan selanjutnya telah menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah “berita acara rekapitulasi atau keputusan” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara; [3.4.4] Bahwa sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Nomor 162/PHPU.D-XI/2013 yang juga mengenai permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013, hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan 44 Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2013 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-2) dan/atau Berita Acara Nomor 255/BA/KPU-TTS/X/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara, Prosentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2013 tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-7=T-2); [3.4.5] Bahwa menurut Mahkamah sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, yang menjadi objek sengketa Pemohon dalam perbaikan dan petitum perbaikan permohonan a quo adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 208.a BA/KPU-TTS/VIII/2013 tentang Penelitian Tentang Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati