Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- 48 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU 31/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan para Pemohon, memperjelas bagian kedudukan hukum para Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan dan pertentangannya dengan norma dalam UUD NRI Tahun 1945, serta mempertimbangkan kembali bagian Petitum permohonan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum seandainya permohonan dikabulkan [vide Risalah Sidang, tanggal 24 September 2025, hlm. 9-16]. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan Pemohon dan pengesahan alat bukti. Bahwa setelah mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon a quo, rumusan petitum para Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, 49 Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6842) 3. Menyatakan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023/No.1, Tambahan Lembaran Negara No.6842). 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan membaca petitum permohonan, meskipun para Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap UU 31/1999, namun dalam petitum angka 2 dan 3 secara eksplisit meminta agar ketentuan Pasal 21 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana ketentuan pidana yang diatur pada Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023). Sehubungan dengan hal tersebut, oleh karena secara faktual norma-norma dalam UU 1/2023 baru akan berlaku beberapa waktu ke depan yakni pada 2 Januari 2026, maka Mahkamah tidak dapat menilai perihal konstitusionalitas norma Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 UU 1/2023. Dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian terjadi karena penilaian terhadap konstitusionalitas norma Pasal 21 UU 31/1999 hanya mungkin dilakukan secara komprehensif dinilai bersama- sama dengan norma Pasal 278, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 299 UU 1/2023 karena norma Pasal 21 UU 31/1999 tersebut dikaitkan dengan keberlakuan pasal-pasal dalam UU 1/2023 yang belum berlaku. Dengan demikian, oleh karena UU 1/2023 belum berlaku, menurut Mahkamah dalil para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas 50 norma Pasal 21 UU 31/1999 yang meminta dimaknai sebagaimana pasal-pasal dalam UU 1/2023 menjadi prematur. [3.3.2] Bahwa terlebih lagi jika permohonan a quo dikabulkan mengikuti petitum para Pemohon yang secara faktual UU 1/2023 belum berlaku, hal tersebut justru akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Dengan kata lain, apabila pasal-pasal dalam UU 1/2023 yang menjadi sandaran pemaknaan para Pemohon telah dinyatakan konstitusionalitasnya oleh Mahkamah, sama halnya dengan Mahkamah membenarkan berlakunya dua KUHP (yaitu KUHP yang masih berlaku dan KUHP yang akan berlaku) dalam waktu yang bersamaan. Jika hal demikian dibenarkan justru akan menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Oleh karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah prematur. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada Paragraf [3.3] di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon prematur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.