Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU KPK), terhadap UUD NRI 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 18 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 19 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 30 ayat (1) UU KPK yang menyatakan sebagai berikut: “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia”. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat bernama Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Ikke Lucky A, SH., Nomor 175, tanggal 30 April 2007, mengenai Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi [vide Bukti P-1C]; Dalam Akta Pendirian organisasi Pemohon dinyatakan tujuan pendirian organisasi MAKI pada pokoknya adalah membantu pemerintah dan negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat [vide Bukti P-1C]; Bahwa Pemohon menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 30 ayat (1) UU KPK pada pokoknya sebagai berikut (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon merasa dengan berlakunya norma Pasal 30 ayat (1) UU KPK telah dirugikan karena apabila Presiden Prabowo Subiyanto tidak membentuk Pansel calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Cadewas) KPK, WNI yang memenuhi syarat tidak dapat mengajukan diri sebagai calon, sementara menurut Pemohon hanya Presiden Prabowo Subiyanto yang berwenang membentuk Pansel dan menyerahkan hasilnya kepada DPR; 20 b. Bahwa menurut Pemohon, WNI yang memenuhi syarat tidak mendaftarkan diri menjadi calon Anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 kepada Pansel yang dibentuk Joko Widodo (Presiden 2019-2024) dikarenakan Presiden Joko Widodo tidak berhak dan tidak berwenang membentuk Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK sekaligus tidak berhak dan tidak berwenang menyerahkan kepada DPR-RI hasil Pansel Capim KPK dan Cadewas KPK. c. Bahwa kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) UU KPK jika dimaknai Presiden yang periodenya sama dengan Capim dan Cadewas KPK akan merugikan Pemohon yaitu tidak dapat menjadi Dewas KPK yang sah dan berkepastian hukum. Oleh karena itu Pemohon tidak akan mengalami kerugian apabila kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) UU KPK dimaknai adalah Presiden yang periode masa jabatan akan sama dengan Capim dan Cadewas KPK setelah dilantik pada akhir Desember 2024 d. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) UU KPK telah merugikan hak konsitusional WNI yang memenuhi syarat sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah Pemohon yang merupakan badan hukum, dalam mengajukan permohonan telah diwakili oleh orang yang berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana ditunjuk dalam Akta Pendirian organisasinya. Setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon yang diwakili oleh Boyamin sebagai Koordinator dan Pendiri MAKI serta Supriyadi sebagai Pendiri MAKI merupakan orang-orang yang dalam kedudukannya berhak untuk mewakili organisasi dalam mengajukan permohonan dan beracara di Mahkamah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Akta Pendirian Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indones