Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU 8/1999, terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Mahkamah perlu mengutip ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 54 UU MK, yang berbunyi sebagai berikut: 23 Pasal 54 “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Presiden” Bahwa berdasarkan norma a quo, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan keterangan dan/atau risalah rapat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Presiden, berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini bergantung kepada urgensi dan relevansi permohonan yang diajukan ke Mahkamah. Adapun terhadap permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Mahkamah menilai permasalahan dalam permohonan a quo telah jelas, sehingga Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Presiden. Oleh karena itu, Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam mengajukan permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau 24 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon V, sebagai berikut. 25 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 35 ayat (3) UU 8/1999 (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I atas nama Happy Kusuma adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3], merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun oleh PT. Surya Bumimegah Sejahtera yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: A 1263 type 2 BR dengan luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi. Pembelian tersebut dilaksanakan dengan pengikatan perjanjian SPJJB Nomor: 0829/A/1263/III/2011 tanggal 21 Maret 2011. 4. Bahwa Pemohon II merupakan kuasa dari anaknya yang bernama Alexander Davin Rudolph B, yakni perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-4], yang juga merupakan pembeli unit apartemen yang dibangun PT. Surya Bumimegah Sejahtera yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: B 1838 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi. 5. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-5], juga merupakan pembeli apartemen yang dibangun PT. Surya Bumimegah Sejahtera sebanyak 2 (dua) unit yang terletak pada Tower/Lantai/No Unit: B 0901 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi dan pada Tower/Lantai/No Unit : B 0902 type 2 BR luas semi gross 36 meter persegi dan luas nett 30 meter persegi berdasarkan Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Unit Apartemen “Puncak Permai Apartements”-Surabaya” dalam bentuk perjanjian baku di bawah tangan melalui SPJJB Nomor: B-0042/SPPJB/901/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 dan SPJJB Nomor: B-0043/SPPJB/901/I/2010 tanggal 22 Januari 2010. 26 6. Bahwa Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia berdasarkan