Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara bertanggal 27 Agustus 2010 (vide Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti PT-32) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 86/P.KWK-LU/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 bertanggal 27 Agustus 2010 (vide Bukti P-2 dan Bukti T-2); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 152 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh 153 Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan: 1. Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto) karena Pemohon secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insinuasi serta asumsi- asumsi kesalahan pada proses pelaksanaan Pemilukada yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian; 2. Materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada (yang diatur dalam UUD 1945 dan UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [vide Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK]; 154 [3.6] Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.5] dan oleh karena permasalahan utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a quo, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan eksepsi Pihak Terkait; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan Nomor Urut 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 41/P.KWK/KPU-LU/III/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Luwu Utara Tahun 2010 bertanggal 23 Maret 2010 (vide Bukti P-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 70/P.KWK-LU/VII/2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon, Persentase Perolehan Suara, dan Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 bertanggal 1 Juli 2010 (vide Bukti P-6). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 155 Pemilihan Kepala Da