Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari 1 (satu) Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang menyatakan sebagai berikut: “When injustice becomes law, resistance becomes duty.” [attributed to Thomas Jefferson] Terhadap Putusan Mahkamah a quo, saya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang terkait dengan pokok permohonan. Sedangkan terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, saya memiliki pendapat yang sama dengan Putusan Mahkamah, yakni Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Pendapat berbeda saya selengkapnya diuraikan di bawah ini. 1. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil yang mempersoalkan konstitusionalitas secara bersyarat atas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) sepanjang berkenaan dengan frasa sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon. Selanjutnya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar: - menyatakan frasa "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara" dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/199 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "dengan maksud merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum" - menyatakan frasa "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 262 atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 3 UU 31/1999 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "dengan maksud merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan". 2. Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan melalui serangkaian persidangan pleno yang dilangsungkan bersamaan dan digabungkan dengan pemeriksaan Permohonan Nomor 142/ PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya juga memohonkan pengujian materiil atas norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Selanjutnya, Mahkamah melakukan pengucapan Putusan a quo pada hari/tanggal yang sama dengan pengucapan putusan atas Permohonan Nomor 142/PUU-XXII/2024. 3. Menimbang bahwa penting untuk terlebih dahulu menegaskan bahwa apa yang menjadi substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 bukanlah merupakan norma yang baru dibuat dalam pembentukan UU 31/1999. Substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 sesungguhnya telah diletakkan sejak pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) diatur dalam peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada paruh kedua dekade 1950-an. Namun rumusan norma yang dirumuskan terdahulu tidak persis sama dengan rumusan yang kemudian menjadi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Substansi norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 dapat ditelusuri sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 dan Peraturan Penguasa Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958. Kedua peraturan tersebut kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru, untuk memberikan dasar hukum dan pengaturan yang lebih baik, Perpu Nomor 24 Tahun 1960 diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 3/1971). Dalam UU 3 Tahun 1971 juga termuat substansi 263 norma yang pada pokoknya mengandung kesamaan dengan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 a quo. Pada awal era Reformasi, UU 3/1971 diganti dengan UU 31/1999 yang kemudian sejumlah pasalnya diubah dengan UU 20/2001. Substansi norma dimaksud dalam UU 3/1971 kemudian ditetapkan sebagai norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999. Bahwa substansi norma seperti dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 dibuat oleh pembentuk undang-undang guna memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pemberantasan tipikor di Indonesia. Pada saat UU 31/1999 disahkan belum lahir United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa UU 31/1999 maupun undang-undang perubahannya, yakni UU 20/2001 belum memuat sejumlah ketentuan sebagaimana dimuat dalam UNCAC, termasuk ketentuan tentang bentuk/jenis perbuatan tipikor yang menjadi bagian dari Chapter III UNCAC. 4. Menimbang bahwa setelah lahirnya UNCAC pada tahun 2003, Indonesia melakukan ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan rezim hukum yang mengatur tipikor dengan ketentuan- ketentuan dalam UNCAC. Kewajiban tersebut termasuk berkenaan dengan bagaimana proses penegakan hukum yang benar (due process of law) dalam pemberantasan tipikor seharusnya dituangkan ke dalam hukum acara pidana dan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Namun, terhadap ratifikasi UNCAC, saya berpendapat bahwa penyelarasan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 dengan ketentuan UNCAC tidak berarti membuat Indonesia harus membatasi jenis/bentuk tipikor hanya pada sebatas jenis/bentuk “offences” yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 dari Chapter III UNCAC. Dalam pandangan saya, UNCAC tidak menghalangi atau membatasi suatu negara untuk menetapkan atau mempertahankan penalisasi/kriminalisasi perbuatan tertentu sebagai tipikor di luar apa yang dimuat dalam UNCAC. 5. Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 tidak mencerminkan prinsip jaminan dan kepastian hukum (yang adil) sebagai salah satu perwujudan hak konstitusional warga negara. Pemohon menyampaikan sejumlah alasan terkait dengan dalilnya tersebut. Pertama, menurut Pemohon, Pasal a quo tidak memuat dan memaknai apa yang dimaksud dengan "(yang merugikan) keuangan negara 264 atau perekonomian negara". Kedua, menurut Pemohon, terjadi pergeseran dalam praktik penerapan norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Pasal ini dipergunakan untuk menjerat setiap orang yang didakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara, meskipun dalam kerugian keuangan negara tersebut tidak terdapat perbuatan memberikan sesuatu (uang). Ketiga, menurut Pemohon, norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 memiliki muatan/ substansi luas atau sangat lentur karena tidak menyatakan dengan tegas soal kehendak jahat (mens rea) pelaku yang secara melawan hukum merugikan keuangan atau perekonomian negara. Berkenaan dengan kehendak jahat (mens rea) tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 seharusnya menuangkan dengan jelas rumusan delik dengan bentuk kesengajaan (opzet) berupa kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, maka menurut Pemohon, Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. 6. Menimbang bahwa berkenaan dengan norma Pasal 3 UU 31/1999, Pemohon mendalilkan perumusan Pasal 3 UU a quo dengan menggunakan frasa "dengan tujuan" telah membuka tafsir yang luas. Norma Pasal 3 tersebut juga tidak mendefinisikan bentuk kesengajaan yang menjadi unsur delik dari perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, menurut Pemohon unsur “dengan tujuan” pada Pasal 3 UU 31/1999 harus dimaknai sebagai "dengan maksud" agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Selanjutnya menurut Pemohon, dalam norma Pasal 3 UU 31/1999 unsur kesengajaan sebagai maksud untuk "merugikan keuangan negara" juga tidak dimuat dengan jelas. Norma Pasal 3 ini hanya menonjolkan tujuan diperolehnya keuntungan untuk pelaku, orang lain, ataupun suatu korporasi. Selain itu, menurut Pemohon, norma Pasal 3 a quo juga tidak menunjukkan atau menjelaskan ada tidaknya korelasi "mens rea" pelaku dengan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon pada pokoknya juga memohon kepada Mahkamah agar frasa tertentu dalam norma Pasal 3 UU 31/1999 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. 7. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon mengenai inkonstitusionalitas secara bersyarat atas norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999, hal-hal sebagaimana dikemukakan di bawah ini patut terlebih dahulu 265 dipertimbangkan sebelum sampai pada konklusi apakah permohonan Pemohon berasalan menurut hukum dan dapat dikabulkan. Bahwa pertama, mengenai frasa “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”. Sepanjang mengenai frasa “keuangan negara atau perkonomian negara, Penjelasan Umum UU 31/1999 telah menjelaskan pengertian frasa tersebut. Dalam hal ini, menurut saya, telah terdapat kejelasan makna yang dapat dipedomani untuk memaknai frasa “keuangan negara atau perekonomian negara", meskipun harus pula diakui bahwa jika dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan lain, untuk frasa “keuangan negara” terdapat pengertian yang tidak sepenuhnya dirumuskan sama. Hal ini dapat dilihat pada pengertian dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 33 Tahun 2006. Namun, pengertian frasa “keuangan negara” yang dirumuskan tidak persis sama tersebut, bagi saya tidak sampai menyebabkan terlanggarnya prinsip jaminan dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara serta prinsip lex certa dan lex stricta yang dikenal dalam hukum pidana. Terlebih sepanjang terkait dengan penegakan hukum dalam tipikor, Penjelasan Umum UU 31/1999 adalah pengertian yang menjadi pedoman bagi penegak hukum terkait dengan frasa keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai frasa “keuangan negara atau perekonomian negara” adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa kedua, terdapat pergeseran dalam praktik penerapan norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Menurut Pemohon, norma Pasal ini telah diterapkan terhadap setiap orang yang didakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara, meskipun kerugian keuangan negara tersebut tidak disertai dengan atau dalam bentuk perbuatan memberikan sesuatu (uang). Terhadap dalil Pemohon ini, saya berpendapat bahwa untuk perbuatan tertentu yang berwujud pemberian sesuatu (termasuk uang) sesungguhnya telah tersedia pengaturan pidana tersendiri yang dapat dipergunakan untuk kasus tipikor selain dari yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999. Pengaturan tersendiri tersebut adalah Pasal 5, 6, 11, 12 UU 31/199 jo. UU 20/2001. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU 266 31/1999 sejak awal memang tidak didesain untuk menetapkan secara spesifik bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tipikor, termasuk tidak didesain apakah dalam perbuatan korupsi tersebut terdapat pemberian sesuatu atau tidak. Tidak dirumuskannya perbuatan tertentu (seperti pemberian uang) yang dikaitkan dengan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menyebabkan rumusan norma dalam Pasal 2 UU 31/1999 menjadi melanggar prinsip kepastian hukum yang adil maupun prinsip lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana. Sebagai bandingan, dalam KUHP sendiri juga terdapat beberapa pasal di mana perbuatan pidana tidak dirumuskan secara spesifik atau tertentu. Contoh hal demikian dapat dilihat pada norma Pasal 338 dan 340 KUHP yang hanya merumuskan secara umum saja perbuatan pidananya, yaitu “merampas nyawa orang lain”, tanpa menyebut bagaimana perbuatan merampas nyawa orang lain tersebut dilakukan. Demikian pula, norma Pasal 359 dan 360 KUHP yang hanya merumuskan “menyebabkan orang lain mati atau mendapat luka-luka berat”, tanpa secara spesifik menyebut bentuk perbuatan yang menyebabkan orang lain itu mati atau luka-luka berat. Dengan demikian terkait dalil Pemohon ini adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Bahwa ketiga, mengenai norma Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 yang menurut Pemohon memiliki muatan/substansi luas atau sangat lentur karena rumusan normanya tidak menyatakan dengan tegas soal kehendak atau niat jahat (mens rea) pelaku yang secara melawan hukum merugikan keuangan atau perekonomian negara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, saya terlebih dahulu hendak menyampaikan pendapat sebagai berikut.  Hukum pidana meletakkan prinsip bahwa agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka harus terpenuhi dua aspek yang bersifat integratif dan korelatif satu sama lain. Kedua aspek tersebut sering disebut sebagai aspek objektif dan aspek subjektif. Aspek objektif berkaitan dengan terpenuhi-tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam kasus konkret pidana, yang mencakup delict bestanddelen, yakni unsur inti delik yang secara tegas tercantum dalam rumusan norma delik, maupun delict elementen, yakni unsur delik yang meski tidak disebut secara tegas, namun harus dipahami bersifat “inherent” atau melekat pada rumusan norma delik. Aspek objektif 267 merujuk pada perbuatan fisik yang melanggar ketentuan pidana atau yang dikenal dengan istilah actus reus.  Sedangkan aspek subjektif berkaitan dengan elemen kesalahan pada diri pelaku. Pada aspek subjektif ini dilihat keadaan jiwa dan batin seseorang dalam melakukan perbuatan pidana. Dari keadaan jiwa dan batin tersebut kemudian disimpulkan ada-tidaknya unsur kesalahan (schuld). Aspek subjektif ini sering diasosiasikan dengan istilah kehendak atau niat jahat (mens rea) yang menggambarkan keadaan psikis atau sikap batin seseorang ketika melakukan suatu perbuatan pidana. Mens rea berkaitan dengan doktrin kesalahan dalam hukum pidana yang memiliki cakupan lebih luas, termasuk aspek kemampuan memikul pertanggungjawaban pidana ketika dihubungkan dengan kondisi kejiwaan pelaku, sehingga penegak hukum maupun penasihat hukum pelaku dapat mengonstruksikan apakah terdapat dasar pembenar atau pemaaf dalam kasus pidana tersebut. Secara doktriner, mens rea dibedakan dalam dua bentuk: kesengajaan (dolus) dan kealpaan atau kelalaian (culpa).  Dalam khazanah hukum pidana, doktrin mens rea juga berhubungan dengan asas hukum pidana, “actus non facit reum nisi mens sit rea”, “keine strafe onhe schuld” atau yang di negara dengan tradisi hukum common law disebut: “an act dose not make a person guilty unle