Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut: Sehubungan dengan putusan a quo yang baru saja selesai dibacakan dengan amar tidak dapat diterima karena dinilai tidak jelas atau kabur (obscuur). Dengan mengacu pada Pasal 56 UU MK yang membagi amar putusan MK menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: (1) tidak dapat diterima; (2) dikabulkan; (3) ditolak, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengambil posisi berbeda dengan mayoritas hakim. Dalam hal ini, saya memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) bukan alasan berbeda (concurring opinion). Menurut saya, seharusnya Permohonan Pemohon ditolak (wordt ongeground verklaard) bukan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), karena menurut saya, selain Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan dengan menerapkan asas ‘ex aequo et bono’ permohonan a quo seharusnya tidak dinilai sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (obscuur), melainkan dapat dipahami maksud dan alasan serta petitum permohonan Pemohon, sehingga Mahkamah seharusnya dapat masuk pada penilaian terhadap norma yang diujikan sebagaimana termaktub pada pokok Permohonan. Adapun alasan/argumentasi hukum terkait pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) ini, sebagai berikut: 1. Apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada Pemohon yang mengajukan Permohonan ini seorang diri tanpa di dampingi oleh kuasa hukum. Meskipun 46 Pemohon adalah seorang ibu yang telah berusia 65 tahun, namun dalam batas penalaran yang wajar tentu saja memiliki keterbatasan pengetahuan hukum acara MK, tapi justru mampu membuat permohonan pengujian undang-undang dengan cukup baik. 2. Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU 24/2009) sepanjang frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928”. Pasal a quo dianggap telah merugikan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28G ayat (1) dan (2) UUD 1945. 3. Pemohon berpendapat Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon khususnya frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” yang oleh Pemohon menilai multi-interpretasi, sebab bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928 adalah bahasa Indonesia yang menggunakan ejaan lama atau ejaan van Ophuijsen yang merupakan ejaan aksara latin model Belanda untuk warga Negara Belanda agar orang Belanda mengerti kata-kata dalam bahasa melayu. 4. Terhadap alasan permohonan tersebut, putusan Mahkamah sebagaimana telah diucapkan sebelummya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun setelah saya merenung, berkontemplasi, dan memahami secara mendalam isi permohonan a quo serta dengan adanya permintaan Pemohon untuk diputus seadil-adilnya berdasarkan asas ‘ex aequo et bono’, saya berkeyakinan permohonan Pemohon tidak kabur. Saya memahami secara penuh maksud dan alasan yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan dugaan inkonstitusionalitas norma Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 yang dipandang multitafsir. 5. Apabila dibaca secara gramatikal dan letterlijk, memang akan nampak Permohonan a quo tidak jelas atau kabur, serta tidak nampak pula apa sesungguhnya yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan a quo. Terlebih, dasar pengujian yang digunakan oleh Pemohon tidak bersangkut paut dengan keberadaan Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009. Sebab, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, 47 martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Sedangkan, pada ayat (2) mengatur hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Keberadaan Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 dalam batas penalaran yang wajar tidak mungkin mencederai diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta tidak menimbulkan ancaman ketakutan pada diri Pemohon. Selain itu, Pasal a quo juga tidak mungkin menimbulkan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan menghalang- halangi perolehan suaka politik dari negara lain. 6. Akan tetapi, sebagai seorang hakim, tentunya tidak boleh hanya fokus dan terbelenggu pada tekstualitas permohonan semata tanpa memahami secara komprehensif maksud dan isi permohonan Pemohon. Apalagi permohonan a quo dibuat seorang diri oleh Pemohon tanpa melalui kuasa hukum, sehingga dalam batas penalaran yang wajar tidak mungkin sempurna sebagaimana permohonan yang diajukan jika menggunakan jasa advokat sebagai kuasa hukum. Oleh sebab itu, seharusnya hakim mempu menerobos sisi legalitas formal-teknis dan mampu masuk ke substansi dan menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Pemohon. 7. Menurut pandangan saya, rasa “cinta tanah air dan bela negara” telah mendarah daging dalam diri Pemohon, sebab Pemohon berprofesi atau telah purna tugas sebagai abdi negara (ASN) di kantor Kementerian Agama, Kabapaten Bojonegoro. Dalam kaitan ini, adanya frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928” yang apabila dipahami secara historis, maka adalah benar bahwa bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ini bersumber dari ejaan van Ophuijsen yang dikembangkan untuk warga negara Belanda agar mereka mengerti kata-kata dalam Bahasa Melayu. Dalam batas penalaran yang wajar, saya memahami fakta sejarah ini dapat mendiskreditkan bahasa Indonesia yang ternyata tidak lahir secara otentik dari bangsa Indonesia sendiri. Terlebih, Pemohon berpotensi pula mendapatkan celaan, olok-olok, cemoohan dimasa mendatang karena fakta tersebut, apalagi Pasal 36 UUD 1945 menegaskan bahwa Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sehingga, kerugian konstitusional yang dimiliki Pemohon lahir 48 semata-mata karena kecintaannya terhadap tanah air, nusa, dan bangsa agar fakta sejarah tersebut tidak mengkerdilkan, mendiskreditkan, atau mengorek luka lama terhadap penjajahan Belanda atas bangsa Indonesia. Maka demikian (eo ipso), menurut saya, secara sepintas, nampak adanya persoalan inkonstitusionalitas norma, quod non, dari Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 tersebut. 8. Bahwa meskipun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan nampak adanya persoalan inkonstitusionalitas norma, quod non, dari Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009, namun menurut saya pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya sehingga Permohonan ini semestinya ditolak (wordt ongeground verklaard). Dengan status permohonan ditolak, maka terdapat kesempatan untuk menjelaskan bahwa terkait dengan norma a quo tidak terdapat unsur inkonstitusionalitas norma yang menjadi concern dari Pemohon. Adapun alasan permohonan a quo ditolak adalah sebagai berikut: a. Terhadap dalil Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 khususnya frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928” telah mendiskreditkan menjelek-jelakan atau melemahkan kewibawaan bangsa Indonesia saya sampaikan sebagai berikut: Untuk menjawab dalil tersebut, tentu saja penting untuk menelusuri kembali secara singkat sejarah bahasa Indonesia yang nota bene berasal dari bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar tidak mengajukan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan, melainkan mengajukan dan menamai bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Memang benar bahwa pada saat itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dimaksud masih menggunakan ejaan lama yang dikembangkan oleh Charles van Ophuisen pada tahun 1901 sehingga dikenal dengan ejaan van Ophuijsen. Ejaan tersebut dikembangkan untuk warga negara Belanda 49 agar mereka mengerti kata-kata dalam Bahasa melayu khususnya yang tinggal di Hindia Belanda. Secara konstitusional, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang- Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36). Pada sekitar tahun 1947, Suwandi menyempurnakan ejaan van Ophuijsen menjadi ejaan aksara latin model Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Selanjutnya, ejaan Republik ini terus disempurnakan dalam serangkaian kongkres Bahasa Indonesia pada tahun 1966 hingga 2022, antara lain: a) Pada tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan (LBK) mengeluarkan Ejaan Baru (Ejaan LBK) yang merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia Ejaan Malindo. b) Pada tanggal 12 Oktober 1972, Panitia Pengembangan Bahasa Indonesia pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku berjudul "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Agustus 1975 mengeluarkan keputusan Nomor 0196/U/1975 yang memberlakukan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan" dan "Pedoman Umum Pembentukan Istilah". Buku pedoman tersebut menjadi pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) edisi pertama. c) Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 tentang Penyempurnaan "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan". Keputusan menteri ini menjadi aturan EYD edisi kedua yang menyempurnakan EYD edisi pertama (1975). d) Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman 50 Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, yang menjadi aturan EYD edisi ketiga. e) Pada tahun 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 yang menyempurnakan EYD edisi ketiga (2009), serta mengubah istilah EYD menjadi Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). f) Pada tahun 2022, Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keputusan menteri tersebut pada intinya mengembalikan istilah EBI menjadi EYD, atau yang lebih tepatnya Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi Kelima, sehingga menganggap bahwa EBI merupakan EYD edisi keempat. Dalam keputusan tersebut, beberapa pedoman dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) direvisi. Dengan fakta sejarah demikian, sejatinya ejaan van Ophuijsen sebagaimana dikhawatirkan oleh Pemohon akan mendiskreditkan bangsa Indonesia telah mengalami transformasi menjadi ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan sekarang ini. Terlebih, guna memahami Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 harus terlebih dahulu dibaca secara komprehensif dan menyeluruh. Pasal a quo menjelaskan “Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa”. Kalimat “yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa” menunjukan adanya kesadaran filosofis dan historis bahwa memang benar bahasa Indonesia berkelindan dengan ejaan van Ophuijsen yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa sebagaimana tercerminkan dalam uraian sebelumnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bahasa Indonesia lahir dari ejaan van Ophuijsen, sebab sejarah panjang perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa berbagai ejaan, lisan dan tulisan, serta aksara yang beririsan dengan bahasa Indonesia, dalam batas penalaran yang wajar, meneguhkan bahwa 51 bangsa Indonesia dewasa ini telah memiliki ejaan, lisan, tulisan, dan aksara yang khas atau asli Indonesia. Sehingga, jika dikaitkan dengan fakta sejarah, maka bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan dan masuk dalam tiga kategori yaitu (1) Bahas Indonesia sebagai bahasa pemersatu sebagaimana diikrarkan dalam Sumpah pemuda Tanggal 28 Oktober 1928; (2) bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sebagaimana ditetapkan Pasal 36 UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945; dan (3) bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UU 24/2009 dan Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2018. Dengan demikian, dalil Pemohon Pasal 25 ayat (1) UU 24/2009 khususnya frasa “bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928” telah mendiskreditkan menjelek-jelakan atau melemahkan kewibawaan bangsa Indonesia adalah tidak beralasan menurut hukum. b. Terhadap dalil Pemohon bahwa UU 24/2009 adalah undang-undang jadi- jadian yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena mendiskreditkan bangsa dan negara Indonesia secara terstruktur, sistematis, dan masif merendahkan kehormatan dan martabat Pemohon, saya berpendapat sebagai berikut: UU 24/2009 adalah undang-undang tentang bendera, Bahasa dan lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Bendera Negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, Lambang Negara Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara- negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekadar merupakan pengakuan atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah nusantara yang beragam sebagai bangsa besar dan Negara Kesatuan R