Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil kata “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan kata “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 19 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 20 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian frasa “Presiden” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “Pemerintah” dalam Pasal 30 ayat (2) UU KPK, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut. Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Republik Indonesia yang merasa telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku berkeinginan mendaftarkan diri menjadi Dewan Pengawas KPK kepada Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subiyanto dan jika lolos seleksi tentunya untuk diserahkan kepada DPR-RI periode 2024-2029 sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo yang sah dan berwenang membentuk Panitia Seleksi KPK dan menyerahkan hasilnya kepada DPR-RI; 3. Bahwa keinginan Pemohon untuk mendaftar menjadi anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 gagal karena saat ini DPR telah menerima hasil Pansel bentukan Presiden Jokowi dan apabila dibiarkan maka DPR dapat dipastikan akan melakukan pembahasan dan pemilihan 5 (lima) orang dari 10 orang hasil Pansel KPK untuk disetujui menjadi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan apabila Presiden Prabowo Subiyanto tidak membentuk panitia seleksi calon Pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK dikarenakan Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai calon, sementara Pemohon berkeyakinan hanya Presiden Prabowo Subiyanto yang berwenang membentuk Pansel dan menyerahkan hasilnya kepada DPR. Pemohon sengaja 21 tidak mendaftar Pansel bentukan Presiden Jokowi karena hasilnya akan bermasalah secara hukum maupun politik; 5. Bahwa dengan berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan (2), kata “Presiden” dan “Pemerintah” tanpa dimaknai Presiden dan Pemerintah yang periodenya sama dengan calon Pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK maka akan merugikan Pemohon yaitu tidak dapat menjadi Dewan Pengawas KPK yang sah dan berkepastian hukum sehingga tidak akan berdampak dibatalkan oleh proses hukum dalam bentuk digugat keabsahannya ke PTUN atau MK; 6. Bahwa menurut Pemohon, akibat berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK telah melanggar, merugikan hak konstitusional Pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo; Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial mengenai anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu yang berasal dari tidak adanya kepastian hukum mengenai Presiden