Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu UU MK terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 23 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 24 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 68 ayat (1) UU MK yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: (1) Pemohon adalah Pemerintah. (2) ... 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK, karena membatasi Pemohon untuk tidak dapat mengajukan pembubaran partai politik yang anggotanya melakukan tindak pidana korupsi baik itu suap, gratifikasi, nepotisme, kolusi, ataupun merugikan keuangan negara; 4. Bahwa Pemohon meragukan independensi pemerintah, karena pemerintah juga merupakan anggota partai politik. Pemohon mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung dan dirugikan secara aktual, karena berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sangat menentukan nasib dan kehidupan berbangsa dan bernegara; Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki yaitu berkaitan dengan adanya pembatasan bagi perorangan warga negara untuk dapat menjadi pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang anggota partai politiknya melakukan tindak pidana korupsi. Anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan mempunyai hubungan sebab akibat (causal verband) dengan norma undang- undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 68 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, dengan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, jika permohonan Pemohon 25 dikabulkan, maka kerugian yang bersifat potensial yang dialami Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 68 ayat (1) UU MK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, untuk memastikan pemilu sebagai mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan secara jujur, adil, dan demokratis yang ditandai dengan terjaganya hak politik melalui perlindungan hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih. Sekiranya Pemerintah dalam hal ini ingin mendorong Pemohon untuk menggunakan hak memilihnya, maka seharusnya Pemerintah membubarkan Partai Politik yang korup sebelum Pemilu dimulai; 2. Bahwa menurut Pemohon, perlindungan hak untuk memilih menjadi problem klasik yang berulang, di mana aspek persoalannya dapat bersumber dari calon terpilih yang berasal dari Partai Politik yang korup. Selanjutnya, hanya Pemerintah atau Presiden yang diberi kewenangan untuk menjadi Pemohon pembubaran partai, maka tidak mungkin pemerintahan oleh partai berkuasa mau membubarkan partainya sendiri atau mau memohon membubarkan partainya sendiri. Dengan diberikannya hak terhadap Pemohon untuk mengajukan pembubaran partai, maka dapat dijamin pula hak untuk memilih; 3. Bahwa menurut Pemohon, Pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam pemerintahan demokratis, namun tidak semua pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis. Sebagai arena perebutan sumber kekuasaan, pemilu rentan dibajak oleh praktik-praktik curang (electoral fraud) melalui rekayasa atau 26 manipulasi proses dan hasil pemilu ataupun didistorsi melalui berbagai kekeliruan administrasi elektoral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; 4. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya pemberian hak untuk mengajukan pembubaran Partai Politik yang korup kepada