Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 183 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 184 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, yang selengkapnya sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pemungutan suara Pemilihan umum diselenggarakan secara serentak. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 bertugas sebagai penyelenggara pemilihan umum, di mana Pemohon I sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 24 Kelurahan Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta; Pemohon II sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta; Pemohon III sebagai PPK di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat; dan Pemohon IV sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Abadijaya, Kota Depok, Jawa Barat; 185 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena menurut para Pemohon, Pasal 167 ayat (1) sepanjang frasa “pemungutan suara dilaksanakan secara serentak” dan Pasal 347 ayat (3) UU 7/2017 yang mengamanatkan penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dalam waktu yang bersamaan telah menyebabkan beban yang sangat berat, tidak rasional dan tidak manusiawi bagi petugas penyelenggara pemilihan umum di lapangan; 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan pengalaman Pemohon I ketika bertugas sebagai KPPS pada Pemilihan Umum 2019 sangat melelahkan dan beresiko pada kesehatan. Pada Pemilihan Umum 2019 yang lalu, Pemohon I sudah mulai menyiapkan lokasi TPS dan mengamankan logistik pemilihan umum sejak H- 3 menjelang hari pemungutan suara. Selanjutnya pada hari pemungutan suara pada 17 April 2019, Pemohon I yang juga bertugas sebagai Ketua KPPS melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pukul 04.00 Wib tanggal 18 April 2019. Aktivitas pekerjaan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis dan adil, nyaris dilaksanakan tanpa henti selama 4 hari berturut- turut. Suatu rangkaian aktivitas, pekerjaan, dan tekanan yang sangat berat yang dirasakan oleh Pemohon I. Oleh karenanya menurut Pemohon I, beban kerja yang sangat berat, tidak rasional, dan dapat dikatakan tidak layak, bukanlah persoalan teknis dan manajemen pemilihan umum belaka, melainkan adalah persoalan konstitusionalitas norma, khususnya format keserentakkan pemilihan umum yang diatur dalam UU a quo; b. Bahwa Pemohon II sebagai PPK pada Pemilihan Umum 2019 yang lalu telah merasakan betul bagaimana beratnya beban kerja sebagai petugas penyelenggara ad hoc, dan terdapat pula anggota KPPS di wilayah kerja Pemohon II yang meninggal. Oleh karena itu, Pemohon II berharap format keserentakkan pemilihan umum lima kotak, seperti tahun 2019 tidak diulangi 186 lagi untuk memastikan agar beban kerja penyelenggara pemilihan umum, terutama di tingkat PPK, PPS, dan KPPS dapat lebih masuk akal dan rasional; c. Bahwa Pemohon III sebagai PPK memiliki tugas untuk memastikan logistik aman serta dapat terdistribusi secara baik kepada PPS. Aktivitas tersebut berlangsung hingga tengah malam, mengingat jumlah TPS yang sangat banyak dan kotak suara per TPS yang berjumlah lima kotak suara. Oleh karenanya menurut Pemohon III, persoalan manajemen logistik bukanlah sesuatu yang sepele, apalagi dianggap hanya persoalan teknis saja. Sebab, jika manajemen logistik ini tidak dilaksanakan secara hati-hati, dan tidak menghitung kondisi setiap wilayah secara benar, ini akan membahayakan kejujuran dan keadilan pemilihan umum. Sebab, logis