Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU 4/2004). [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. 40 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dimaksud; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan pasal tersebut, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; 41 b. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh keberlakuan undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi terdakwa dan saat ini telah dijatuhi pidana dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor 109 PK/Pid/2007, putusan Peninjauan Kembali (PK) mana diajukan Jaksa/Penuntut Umum yang diterima Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, padahal menurut Pemohon PK demikian seharusnya didasarkan pada Pasal 263 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena mana Pemohon memenuhi syarat sebagai subjek hukum dalam pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 terhadap UUD 1945. [3.8] Menimbang bahwa meskipun telah diberikan saran dan nasihat oleh Panel Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, Pemohon hanya mendalilkan secara umum adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 42 yang menyangkut kepastian hukum dan legalitas, dengan uraian yang pada pokoknya berbunyi: • Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 untuk mengabulkan permohonan Jaksa/Penuntut Umum adalah penafsiran ekstensif Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang berbunyi, ”Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang”; • Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah secara jelas, tegas, dan limitatif mengatur tentang acara PK tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum secara benar, tepat, dan serius dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali; • Bahwa penafsiran ekstensif Mahkamah Agung terhadap Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 menurut pendapat Pemohon tidak benar dan mengabaikan asas legalitas dan kepastian hukum; • Bahwa dengan adanya Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, juga menimbulkan kerugian hak dan kepentingan konstitusional Pemohon dalam bentuk (a) terhalang dan/atau terganggunya perekonomian Pemohon; (b) malu yang diderita pribadi Pemohon, istri, anak-anak, dan keluarga besar Pemohon; (c) menderita tekanan psikologis; (d) beberapa usaha bisnis hancur berantakan; dan (e) merasa terhina dan tercemarnya nama baik Pemohon. [3.9] Menimbang bahwa meskipun Pemohon hanya menguraikan secara umum tentang hak konstitusionalnya yang dilanggar dengan diperlakukan dan digunakannya Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 sebagai dasar untuk menerima permohonan PK Jaksa/Penuntut Umum dan bukan dengan merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menurut Pemohon telah melanggar jaminan kepastian hukum, akan tetapi secara rinci justru mengajukan kerugian-kerugian pribadi yang bersifat ekonomis, moril, dan psikologis. Meskipun demikian, Mahkamah berpendapat bahwa keseluruhan syarat tentang legal standing sebagaimana diuraikan di atas, secara prima facie telah dipenuhi, sehingga oleh karenanya Pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo; 43 [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dipandang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian a quo, Mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonan, telah mengajukan permohonan agar Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004 yang berbunyi, ”Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang”, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan uraian sebagai berikut: • Bahwa Pemohon menjadi narapidana berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007, yang menerima permohonan PK yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum; • Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan a quo adalah berdasarkan penafsiran terhadap frasa “pihak-pihak yang bersangkutan” dalam Pasal 23 ayat (1) UU 4/2004, sebagai pihak yang boleh mengajukan permohonan PK terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan teta