Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 37, TLNRI Nomor 4277, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) mempertimbangkan Pokok Permohonan para Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai: 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon; 2. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan; KEWENANGAN MAHKAMAH 71 [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon adalah untuk menguji UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka Mahkamah menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Sementara itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 72 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah 13 (tiga belas) partai politik yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM (Bukti P-67 s.d. P-79), sehingga termasuk kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum sebagaimana yang didalilkan. Para Pemohon mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam: • Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; • Pasal 28A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”; • Pasal 28C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”; • Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlidungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; • Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai partai politik untuk mengikuti pemilihan umum yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, karena para Pemohon tidak dapat mengikuti pemilu berikutnya yakni pada Pemilu 2009 sebagai akibat adanya ketentuan pasal a quo yang berbunyi: 73 (1) Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politik Peserta Pemilu harus: a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau c. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di ½ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. (2) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila: a. bergabung dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau c. bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi. [3.9] Menimbang bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yakni tidak dapat ikut Pemilu 2009 bersifat aktual dan ada hubungan kausal dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu, sehingga apabila permohonan dikabulkan dapat dipastikan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut tidak akan terjadi; [3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memenuhi syarat legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian UU Pemilu terhadap UUD 1945, dan oleh karena itu lebih lanjut Pokok Permohonan harus dipertimbangkan; POKOK PERMOHONAN [3.11] Menimbang bahwa dalam Pokok Permohonan, para Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 74 a. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena telah menegasi hak para Pemohon sebagai badan hukum atas kesamaan kedudukan di dalam hukum, in casu hak untuk turut serta dalam pemilu. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) tidak boleh pilih kasih bagi keikutsertaan partai politik dalam pemilu dengan menetapkan ketentuan sebagaimana tesebut dalam pasal UU Pemilu a quo, padahal para Pemohon telah diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol); b. Bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, karena pasal tersebut secara langsung atau tidak langsung te