Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 170 ayat (1) Kitab 56 Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 57 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang menyatakan: Pasal 170 ayat (1) (4) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 2. Bahwa Pemohon I merupakan ahli waris yang sah dari pembuka/perintis kampung (sipukka huta) bernama Ompu Raundung Rumasondi. Sebagai ahli waris dari pembuka/perintis kampung, Pemohon I bersama-sama ahli waris lainnya memiliki hak kepemilikan yang sah atas sawah, tanah perladangan serta tanah pertapakan, termasuk tanah lokasi penebangan pohon dalam perkara pidana Pemohon, yang kesemuanya terletak di Dusun III Desa Silalahi I, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. 3. Bahwa Pemohon II merupakan seorang sanak saudara dari Pemohon I yang dengan niat tulus membantu Pemohon I melakukan pembersihan lahan tanpa menerima upah. Pemohon II bersedia membantu pembersihan lahan, karena mengetahui dan meyakini Pemohon I sebagai pemilik lahan. Pemohon II juga meyakini pohon-pohon yang akan dibersihkan adalah tumbuh sendiri di atas lahan yang kondisinya bagaikan “tempat pembuangan sampah” sehingga banyak pohon, tanaman, dan semak-semak yang tumbuh liar serta tidak ada pemiliknya. 58 Akan tetapi, pembersihan lahan dengan menebang pohon-pohon liar tersebut ternyata dilaporkan, disidik, dituntut dan dipidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimaknai dengan sangat luas. 4. Bahwa Pemohon III merupakan seorang warga setempat yang mengerjakan pembersihan lahan dengan menerima upah dari Pemohon I. Pemohon III bersedia menerima pekerjaan pembersihan lahan tersebut karena mengetahui dan meyakini Pemohon I sebagai pemilik lahan. Pemohon III juga meyakini bahwa pohon-pohon yang dibersihkan adalah tumbuh sendiri di atas lahan yang kondisinya bagaikan “tempat pembuangan sampah” sehingga banyak pohon, tanaman dan semak-semak yang tumbuh liar dan tidak ada pemiliknya. Pemohon III hanya menebang pada tanggal 27 Januari 2021 namun tidak melanjutkan pekerjaan penebangan karena keberatan dari saksi pelapor Ebentua Rumasondi. Akan tetapi, perbuatan Pemohon III tersebut ternyata dilaporkan, disidik, dituntut dan dipidana dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimaknai dengan sangat luas. 5. Bahwa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (para Pemohon) tetap menjalani putusan pengadilan yang sudah berkuatan hukum tetap, walaupun putusan tersebut dirasa sangat jauh dari keadilan. Para Pemohon menganggap kerugian konstitusional berupa pemidanaan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang rumusannya multitafsir tersebut, sebagai sesuatu sangat serius yang menyangkut nama baik, harkat, dan martabat para Pemohon serta seluruh keluarga para Pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menjelaskan pula adanya hubungan sebab akibat (causal verband) yang bersifat spesifik perihal anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon tersebut dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat aktual karena para Pemohon telah dilaporkan, disidik, dituntut, dan dipidana dengan menggunakan ketentuan norma Pasal 170 ayat (1) KUHP yang menurut para Pemohon tidak memberikan kepastian dan tidak memberi rasa aman sehingga takut berbuat sesuatu yang menurut para Pemohon menjadi hak asasinya, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 59 Tahun 1945. Oleh karena itu, jika permohonan para Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat aktual tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusio