Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan, sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menguji konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya”. Berkenaan dengan kedudukan hukum (legal standing), Pemohon menerangkan sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Umum dan Sri Mulyono sebagai Sekretaris Jenderal beranggapan mengalami kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. [6.2] Menimbang bahwa ihwal kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan a quo pada intinya mempertimbangkan: bahwa oleh karena Pemohon merupakan partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilihan Umum sebelumnya dan baru menjadi partai politik peserta yang akan mengikuti Pemilihan Umum pada tahun 2024, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 222 UU 7/2017 adalah diberlakukan terhadap partai politik yang pernah mengikuti pemilihan umum sebelumnya dan telah memperoleh dukungan suara tertentu, maka 41 menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaar (NO). [6.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan tidak diberikannya kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon dalam pengujian terhadap norma Pasal 222 UU 7/2017, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan sebagai berikut: [6.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu dua hal pokok, yaitu: pertama, kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; kedua ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. [6.3.2] Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 42 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [6.3.3] Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada sub-paragraf [6.3.1] dan sub-paragraf [6.3.2] di atas, Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap proses dan tata cara pengusulan pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, secara konstitusional, norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Terkait dengan substansi norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, saya beberapa kali mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) berkenaan dengan konstitusionalitas ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang pada pokoknya sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, seluruh partai politik yang telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum dalam satu periode pemilihan umum memiliki hak untuk mengajukan atau mengusulkan pasangan calon Presiden (dan Wakil Presiden). Dalam posisi sebagai norma konstitusi yang secara tegas menentukan subjek yang berhak mengusulkan calon Presiden (dan Wakil Presiden), ketentuan lebih lanjut (yaitu undang-undang) yang mengatur mengenai pencalonan tidak boleh mengurangi hak dari subjek- subjek yang ditentukan oleh Konstitusi memiliki hak mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) tersebut. Merujuk pendapat berbeda tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 (vide Bukti P-7), PKN telah ditetapkan sebagai salah satu partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 43 2024. Dengan demikian, secara konstitusional, tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Artinya, sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, tidak ada keraguan bagi Pemohon untuk mengajukan penilaian terhadap inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017. [6.3.4] Bahwa selain pertimbangan di atas, secara faktual, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, misalnya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022 pada Paragraf [3.6.2], antara lain mempertimbangkan, “Oleh karena itu, menjadi jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 a quo adalah (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden atau menyertakan partai politik pendukung secara bersama-sama mengajukan permohonan”. Dengan demikian, setiap partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum memiliki hak kontitusional mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017. [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, saya berpendapat, Pemohon telah atau mampu menerangkan kualifikasinya sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian yang dimaksud timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai partai politik peserta Pemilihan Umum 2024, jelas dan tidak ada keraguan bahwa Pemohon mengalami kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan 44 berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian, seharusnya Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. [6.5] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, berkenaan dengan substansi permohonan, saya tetap memiliki posisi hukum yang sama dengan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebelumnya dalam beberapa putusan ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 dan hingga saat ini belum memiliki alasan untuk berubah atau bergeser pendirian, yaitu: adanya angka atau persentase ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan UUD 1945, in casu Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 11.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman 45 ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Wahiduddin Adams ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Suhartoyo ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah PANITERA PENGGANTI, ttd. Jefri Porkonanta Tarigan