Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang- undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 66 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 67 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 66 ayat (1) “Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang: a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.” 2. Bahwa Pemohon I adalah Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang merupakan organisasi berbadan hukum (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00857.60.10.2014) yang mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pemohon I mendalilkan memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan serta pemajuan hukum di Indonesia, dan berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang objektif untuk memperoleh putusan yang adil dan benar; Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Anggaran Rumah Tangga PJI, Pengurus Pusat mewakili PJI di dalam dan ke luar. Dalam struktur kepengurusan PJI, Setia Untung Arimuladi telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum PJI untuk periode 2019-2021. Sedangkan, dalam Pasal 7 Anggaran Dasar PJI salah satu upaya yang dilakukan PJI untuk mencapai tujuannya adalah dengan memperjuangkan dan memelihara keberadaan, peranan, fungsi kedudukan, dan kepentingan Jaksa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat Jaksa. Ketentuan ini selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga PJI yang menyatakan salah satu upaya yang dilakukan PJI adalah membela dan mendampingi anggota yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon I merasa memiliki 68 kepentingan untuk melindungi jaksa di seluruh Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam Pasal 66 ayat (1) UU 2/2014; 3. Bahwa Pemohon II mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual, sebagai Jaksa Perseorangan yang bekerja sebagai Jaksa pada Kejaksaan Agung RI yang pernah ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum untuk menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP juncto Pasal 266 ayat (1) KUHP atas tersangka Johanes Narnius Lunek, dan kawan-kawan [vide Bukti P-53]. Bahwa terhadap perkara dimaksud Penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor B/1044/V/Res.2.4/2019/Dit.Tipideksus tanggal 3 Mei 2019 [vide Bukti P-54] yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting, S.H., sebagai saksi. Namun terhadap surat dimaksud Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak menyetujui permohonan pemeriksaan Notaris dimaksud melalui Surat Nomor: UM.MKNW Jawa Barat 05.19-218 tanggal 28 Mei 2019 perihal Jawaban Terhadap Permohonan Persetujuan Pemeriksaan Notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting, S.H. [vide Bukti P-55], dengan alasan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris dimaksud telah tidak secara seksama menyebabkan terjadinya perkara yang dilaporkan, dan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa Notaris tersebut telah mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dilaporkan. Menurut para Pemohon, Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa barat telah membuat