Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009), Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), selanjutnya disebut UU 3/2009, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), selanjutnya disebut UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 57 1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 juncto UU 5/2004 juncto UU 3/2009, Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 58 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-IlI/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum privat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-80029.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Harangganjang (vide Bukti P-28) yang menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 adalah sebagai berikut: • Pasal 1 ayat (3) menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”; 59 • Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hokum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”; • Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Pasal 28H ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; • Pasal 28I ayat (2) menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. [3.8] Menimbang bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya: • Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan, “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”; • Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 juncto UU 5/2004 juncto UU 3/2009, Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”; • Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”; • Pasal 263 ayat (1) UU 8/1981 menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”; karena dengan adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dan tidak diperkenankannya kuasa hukum terpidana mengajukan permintaan peninjauan kembali menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan oleh karena itu Pemohon memohon agar pasal-pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon sebagai sebuah badan hukum privat pada pokoknya mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya karena 60 adanya pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 juncto UU 5/2004 juncto UU 3/2009, serta Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981. Pemohon tidak dapat mengajukan lagi permohonan peninjauan kembali atas putusan perkara perdata yang dihadapinya, yaitu terhadap Putusan Nomor 1 PK/Pdt/2004, tanggal 31 Januari 2004, padahal menurut Pemohon putusan peninjauan kembali dalam perkara tersebut tidak mempertimbangkan putusan sebelumnya yang terkait, yaitu Putusan Nomor 6 PK/Pid/1998, tanggal 5 Maret 1999 dan Putusan Nomor 44/TUN/2000, tanggal 9 September 2002. Menurut Pemohon, seharusnya Pemohon mendapat kesempatan untuk mengajukan lagi permintaan peninjauan kembali untuk mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran substantif dan kebenaran materiil sesuai bukti yang ada, akan tetapi haknya terhalang karena adanya pas