Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) terhadap Pasal 18 dan Pasal 22E Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 26 [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 27 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai Badan Hukum Koperasi (Bukti P-4) yang hak konstitusionalnya diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi, “…demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional” telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 angka 4 UU 22/2007; • Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 berbunyi: “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. 28 • Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 berbunyi: “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu: 1. Apakah Pemohon sebagai Badan Hukum Koperasi dapat dikualifikasikan sebagai pemohon Badan Hukum Publik atau Privat sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 2. Apakah Pemohon sebagai Badan Hukum Koperasi dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 angka 4 UU 22/2007; [3.10] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan berkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: • Pemohon tidak dapat mendalilkan posisi dirinya secara spesifik, apakah Pemohon sebagai calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, atau sebagai pemilih; • Pemohon bukan sebagai calon atau yang akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan bukan pula memosisikan diri sebagai pemilih. Dengan demikian, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, tidak tegas, dan tidak memiliki argumen yang kuat, apakah benar Pemohon telah dirugikan hak atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan a quo; [3.11] Menimbang, untuk menunjukkan bahwa Pemohon selaku Anggota (Badan Hukum) Koperasi mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: 29 ”(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”; ”(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” • bahwa selain itu, berdasarkan Bukti P-4 yaitu Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 22 Februari 2008 dari Kantor Notaris Hj. R. Ay. Sri Hartini, S.H., Pemohon adalah Badan Hukum Koperasi, yang disahkan status badan hukumnya dengan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor 100/BH/XVI.37/2008 bertanggal 27 Februari 2008. Dengan demikian, Pemohon dapat dikualifikasi selaku badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK; • bahwa selanjutnya untuk menunjukkan adanya kerugian atas hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 dengan berlakunya Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 angka 4 UU 22/2007, dalam permohonannya, Pemohon, antara lain, mengajukan alasan sebagai berikut: a. adanya intimidasi dari “pihak tertentu” agar para pedagan