Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 52 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 53 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya KUHAP Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya; Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangkap Pemohon layaknya seorang buronan penjahat besar, yaitu dengan cara memecahkan kaca mobil yang ditumpangi Pemohon, dilanjutkan dengan dipegangnya tangan Pemohon dengan ditarik secara paksa, dan ditodong senjata laras panjang sambil mengatakan “saya tembak kamu”. Menurut Pemohon tindakan tersebut adalah suatu tindakan penyimpangan kekuasaan publik, bukan tindakan pribadi yang hanya dipandang sebagai tindakan perdata, dan bukan pula tindakan pidana perorangan, karena bilamana tindakan perorangan, maka pastilah telah diusut dan diberi sanksi tegas oleh Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap Pemohon juga dilakukan penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan tanpa alasan-alasan objektif yang dapat diukur dan sangat tergantung pada pendapat subyektif dari penyidik atau penuntut umum. Menurut Pemohon tindakan tersebut mendapat pembenaran hukum dengan adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang memungkinkan 54 penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan dengan alasan subjektif, walaupun tindakan tersebut dilakukan secara eksesif dan melanggar hak-hak tersangka yang dijamin oleh hukum. Di samping itu, Pemohon juga tidak dapat melakukan gugatan praperadilan atau tuntutan ganti kerugian terhadap aparatur negara yang menjalankan kewenangannya secara eksesif yang melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, karena adanya Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang tidak memungkinkan Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang melanggar hukum. Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terlanggar; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian KUHAP Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 21 ayat (1) “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”. Pasal 95 ayat (1) “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan 55 yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) “Yang dimaksud dengan ‘kerugian karena dikenakan tindakan lain’ ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan”. Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya seba