Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 253 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008) serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan 254 Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Sorong Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tanggal 27 Maret 2012, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2012, tanggal 11 Februari 2012. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Sorong ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 255 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tanggal 27 Maret 2012; [3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan a quo adalah Rabu, 28 Maret 2012, Kamis, 29 Maret 2012, dan Jumat, 30 Maret 2012; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 30 Maret 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 108/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon; Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu: [3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong adalah tidak benar karena 256 rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif serta bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5; akan tetapi untuk dalil a quo Pemohon tidak mengajukan saksi; Bahwa terhadap dalil Pemohon terseb