Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Binjai

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pemenang Pertama Dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. 47 Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Binjai sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pemenang Pertama Dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 15 Mei 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 48 Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010, tanggal 14 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (vide Bukti P-3 = Bukti T- 7); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Binjai Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pemenang Pertama Dan Kedua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Binjai Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 (vide Bukti P-1 = Bukti T-8); [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 17 Mei 2010, Selasa, 18 49 Mei 2010, dan Rabu, 19 Mei 2010, karena hari Ahad, 16 Mei 2010 adalah Hari libur, bukan hari kerja; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 98/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan, Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon dan Termohon), bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, serta keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon, sebagai berikut: [3.13.1] Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan, dan Binjai Kota, yang merugikan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah berpendapat, bahwa Pemohon tidak secara jelas menguraikan di TPS mana kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang Pemohon maksud, dan sesuai dengan bukti yang terungkap di persidangan bahwa kesalahan penghitungan oleh Termohon terjadi di TPS 6 Sukamaju Kecamatan Binjai Barat, telah dilakukan penghitungan ulang yang hasilnya menambah perolehan suara untuk seluruh peserta pasangan calon yang untuk Pemohon bertambah sebanyak 11 suara. Sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dari hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di seluruh kecamatan Kota Binjai (vide Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-