Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 115 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 116 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023, yang menyatakan sebagai berikut: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Dengan kualifikasi tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuat Pemohon tidak dapat memilih dan memberikan suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun apabila dicalonkan atau mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum. Menurut Pemohon hal ini karena pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY adalah bukan dengan tata cara pemilihan (election), sehingga norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi pembatas dan larangan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun apabila dicalonkan 117 atau mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum; 4. Bahwa Pemohon menganggap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuat Pemohon tidak dapat memilih atau memberikan suara untuk Wakil Kepala Daerah yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun yang memperoleh jabatannya dipilih melalui elected officials yaitu wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota, apabila dicalonkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum. Hal demikian terjadi oleh karena jabatan wakil kepala daerah yang dipilih secara elected officials tidak termasuk jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan atau disejajarkan dengan batas minimal usia calon presiden atau calon wakil presiden, sehingga dengan penghilangan dan pembatasan hak konstitusional; 5. Bahwa menurut Pemohon Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memberikan kepastian hukum dan akan menimbulkan problematika hukum karena adanya penyepadanan (pengalternatifan) batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum (elected officials), tidak mempertimbangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diangkat dalam jabatannya melalui penetapan maupun wakil kepala daerah yang dipilih melalui elected officials. 6. Bahwa menurut Pemohon kerugian yang dialaminya bersifat khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atas pemberlakuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023, oleh karena pemerintahan Provinsi DIY akan terus berjalan, dan regenerasi kepemimpinan dapat dipastikan akan terjadi, sehingga sepanjang Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diberlakukan sepanjang itu pula Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional tidak dapat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah DIY dalam pemilihan umum apabila akan diajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, karena pemberlakuan Pasal 169 huruf 118 q UU 7/2017 sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan hanya berlaku untu