Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 35 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 36 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014: “(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I oleh: a. fraksi;” 2. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pemohon I yang merupakan masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II, telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 untuk memilih anggota legislatif dari dapil tersebut. Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan 37 berlakunya ketentuan norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang menyatakan bahwa pandangan DPR dalam pembahasan rancangan undang- undang disampaikan melalui fraksi, telah membatasi hak suaranya sebagai pemilih. Menurut Pemohon I, norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 a quo dianggap menggeser orientasi representasi dari aspirasi konstituen di dapil menjadi kepada posisi politik fraksi, sehingga mengurangi makna kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan melemahkan prinsip demokrasi konstitusional. 3. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia dan merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Pemohon II merupakan penduduk Kota Sidoarjo yang masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur I dan telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024 untuk memilih anggota legislatif dari dapil tersebut. Pemohon II juga merupakan penulis lepas di berbagai media penulisan dengan topik mengenai sosial-politik. Hal ini juga berkaitan dengan bilamana Pemohon II kemudian mengamanatkan “kekuasaan” yang telah dijamin dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kepada para wakilnya di lembaga legislatif untuk kemudian ide-ide dan aspirasi Pemohon II yang kerap dituangkan dalam tulisan untuk dapat diwakilkan oleh para wakilnya di lembaga legislatif dalam proses legislasi yang dalam konteks ini bertalian langsung dengan rumusan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang telah menjamin hak pemohon untuk salah satunya mengeluarkan pendapat. 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa hak konstitusionalnya dirugikan baik aktual maupun potensial dengan berlakunya norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 yang menyatakan pandangan diberikan ketika proses legislasi di tingkat pertama adalah melalui pandangan fraksi. Hal demikian menciptakan ketidakpastian hukum karena telah merebut hak berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang mana masyarakat telah mendelegasikan suara atau pendapatnya melalui anggota DPR yang dipilih sesuai daerah pemilihan mereka masing-masing. 5. Bahwa selain itu, berlakunya norma Pasal 170 ayat (4) huruf a UU 17/2014 berpotensi melemahkan kepercayaan politik Pemohon I dan Pemohon II. Dalam hal ini, norma tersebut dapat menyebabkan keraguan atau ketidakpercayaan 38 terhadap kinerja anggota legislatif. Hal demikian dinilai dapat merusak esensi demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI RI 1945, karena keraguan terhadap anggota legislatif dapat diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap kinerja wakil rakyat. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan perihal kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma un