Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 27 c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 28 langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Dalam Eksepsi [3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena permohonan Pemohon hanya ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 tanpa ditandatangani oleh Calon Bupati Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008); [3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 1 angka 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menyatakan: Pasal 106 ayat (1) UU Pemda: Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 29 Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008: Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada; Pasal 3 PMK 15/2008: (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; Dengan demikian yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”. [3.7] Menimbang bahwa benar dalam permohonan Pemohon tertulis diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, Dr. Margan R.P Sibarani, M.Kes dan Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si akan tetapi setelah diteliti dengan saksama permohonan Pemohon, tertanggal 18 Oktober 2013 hanya ditandatangani oleh Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si, Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Terkait hal tersebut, Mahkamah dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2013 telah melakukan konfirmasi kepada Pemohon Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si,, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tidak dapat hadir dan tidak menandatangani surat permohonan karena berada di Tarutung oleh karena itu Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Selanjutnya pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si, pada pokoknya menerangkan bahwa telah mengupayakan untuk menghadirkan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tetapi tidak berhasil; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda menyatakan, “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada ...”. Pasal 1 angka 7 PMK 15/2008 menyatakan, “Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menentukan, para pihak 30 yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang dikutip dalam paragraf [3.8] di atas, dan fakta bahwa yang menandatangani permohonan hanyalah Sutan Maruli Tua Nababan, S.E., S.H., M.Si, calon Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tanpa ditandatangani oleh Dr. Margan R.P Sibarani, M.Kes, calon Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Oleh kar