Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 36 huruf a 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 selanjutnya disebut UU KPK) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 36 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 36 huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: “mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun”; 2. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dalam hal ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2019 tertanggal 21 Oktober 2019 (Bukti P-4), kemudian pada tanggal 24 November 2024 disesuaikan dan diperpanjang masa jabatannya hingga 20 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/ P Tahun 2023 (Bukti P-5); 3. Bahwa Pemohon II sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P- 6) yang dalam hal ini menjabat sebagai Auditor Muda Komisi Pemberantasan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan 37 Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 001225/KEP/AD/14006/21 (Bukti P-7); 4. Bahwa Pemohon III sebagai perorangan warga negara Indonesia (Bukti P-8) yang dalam hal ini menjabat sebagai Pelaksana Pada Unit Sekretariat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: 001225/KEP/AD/14006/21 (Bukti P-9); 5. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 36 huruf a UU KPK telah merugikan Hak Konstitusional para Pemohon, rumusan norma yang kontradiktif, tidak jelas dan tidak berkepastian hukum dalam norma Pasal 36 huruf a tersebut, telah menyebabkan peristiwa bertemunya Pemohon I dengan seseorang yang bertujuan menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi dan diterima secara resmi di kantor dengan disertai staf yang membidanginya, pertemuan mana dilakukan sebagai pemenuhan tugas dan kewenangan Pemohon I sebagaimana seharusnya Pimpinan KPK bertindak dalam tugas jabatannya. Pertemuan tersebut dilaporkan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 36 huruf a yang selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dilakukan proses penyelidikan (Bukti P-22). Hal ini menunjukkan secara nyata akibat Ketidakjelasan Batasan atau kategori larangan “hubungan … dengan alasan apapun” pada pasal a quo telah menyebabkan Pemohon I harus menjadi terlapor atas dugaan tindak pidana dan telah merugikan Pemohon I secara nyata-nyata, faktual. (Bukti P-10); 6. Bahwa menurut para Pemohon, Ketidakjelasan batasan dan kategori hubungan pada Pasal a quo telah menyebabkan ketidakpastian hukum, kontradiktif dengan kewajiban, dimana disatu sisi diperintahkan namun disisi lain dilarang dengan ancaman pidana. Sehingga akibat pemberlakuan dan penerapan pasal a quo, perbuatan yang dilakukan secara beritikad baik bahkan memenuhi kewajiban hukum Para Pemohon yaitu menjalankan perintah Undang-undang sesuai jabatannya sebagai aparat penegak hukum telah dipandang sebagai perbuatan pidana dan karenanya dilakukan proses penyelidikan atas peristiwa yang dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 36 hurf a UU KPK; (Bukti P-12, Bukti P-17) 38 7. Bahwa menurut para Pemohon, akibat dari berlakunya Pasal 36 huruf a UU KPK, para Pemohon mengalami kerugian berupa tercederainya hak konstitusional para Pemohon yaitu hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, hak bebas atas perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif yang mana dilindungi oleh Konstitusi Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, berkenaan dengan pengujian norma Pasal