Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 13 November 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Termohon I telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang, bertanggal 12 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya bahwa Termohon I telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap dukungan partai politik masing-masing pasangan calon dengan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 8, St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S. tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; [3.2] Menimbang bahwa Termohon II telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Faktual Ulang, bertanggal 11 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2013, serta keterangan lisan dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon II telah melaksanakan supervisi dan bimbingan teknis kepada Termohon I, telah melakukan pengawasan melekat, serta mengikuti dan menyaksikan seluruh proses 7 verifikasi ulang yang ternyata bahwa seluruh proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku; [3.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam persidangan tanggal 19 Desember 2013 secara lisan mengemukakan bahwa menerima hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang yang dilaksanakan oleh Termohon I; [3.4] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 19 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2013, pada pokoknya bahwa telah melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi ulang sesuai dengan pemberitahuan dan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon I; [3.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 2 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2014, pada pokoknya bahwa telah melakukan pengawasan pelaksanaan verifikasi ulang sesuai dengan pemberitahuan dan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon I; [3.6] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 7 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2014, pada pokoknya sejalan dengan keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 2 Januari 2014 dan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara, bertanggal 19 Desember 2013; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan Tanggapan tertulis bertanggal 3 Januari 2013 dan tanggapan lisan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2014 pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil verifikasi ulang telah terbukti Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 cacat hukum karena mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, para Pemohon tetap dalam permohonannya agar Mahkamah memerintahkan Termohon I untuk melakukan Pemilukada Ulang di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Para pemohon kemudian menyampaikan