Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Stepanus Febyan Babaro; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 24 [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100, selanjutnya disebut UU 2/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 25 pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 51B ayat (1) UU 2/2025 "WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas" Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 "WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN dan Badan Usaha swasta dengan cara prioritas" 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 26 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. 4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 memberikan perlakuan istimewa kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Hal ini mengakibatkan Pemohon tidak memiliki akses untuk mendapatkan WIUP apabila suatu saat Pemohon memiliki usaha di bidang pertambangan karena norma a quo memberikan prioritas kepada BUMN/BUMD untuk mendapatkan WIUP dan hal ini telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, adanya perbedaan perlakuan kepada BUMN/BUMD dalam memperoleh WIUP dapat menyebabkan terhambatnya iklim pertumbuhan usaha dan perusahaan swasta akan mengalami kesulitan untuk memperoleh WIUP. Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-1] dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun, jika dicermati lebih lanjut berkenaan dengan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan adanya uraian Pemohon yang dapat menjelaskan bahwa hak konstitusional yang dimiliki tersebut telah dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu berlakunya norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan adanya fakta hukum bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, baik secara aktual maupun potensial hak-hak konstitusionalnya dianggap dirugikan dengan berlakunya norma 27 Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025 yang dimohonkan pengujian, karena Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya sama sekali tidak dapat menunjukkan kepada Mahkamah berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan Pemohon yang ada hubungannya dengan adanya kesulitan Pemohon untuk mempunyai akses perijinan WIUP pertambangan mineral logam dan batubara yang disebabkan adanya skala prioritas perijinan untuk BUMN dan BUMD sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU 2/2025. Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon hanya menjela