Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; 29 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2025, para Pemohon mengajukan permohonan secara daring (online) perihal permohonan pengujian Pasal 27B UU 1/2025 yang diterima Mahkamah dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 158/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025; 2. Bahwa terhadap Akta Pengajuan Permohonan Pemohon tersebut, telah disertai dengan Lampiran AP3 Nomor 158/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, yang pada pokoknya menerangkan berkas yang diajukan oleh para Pemohon yang salah satunya adalah adanya pengajuan daftar alat bukti dan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang masih berbentuk dokumen elektronik tanpa dibubuhi dengan materai; 3. Bahwa pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti para Pemohon tanggal 16 September 2025, para Pemohon menyatakan bahwa pada pokoknya belum mengajukan alat bukti [vide Risalah Sidang, tanggal 16 September 2025, hlm.4]; 4. Bahwa selanjutnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang telah dibubuhi materai diterima Mahkamah pada tanggal 17 September 2025, yaitu setelah dilakukan pengesahan bukti dalam persidangan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, meskipun para Pemohon mengajukan permohonan daring (online) disertai dengan alat bukti namun tidak disertai 30 penyampaian berkas alat bukti yang telah dibubuhi materai, sedangkan alat bukti yang telah dibubuhi materai diajukan ke Mahkamah setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti para Pemohon [vide Risalah Sidang, tanggal 16 September 2025, hlm. 4]. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan adanya alat bukti yang mendukung permohonan [vide Pasal 10 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025)]. Demikian juga dalam hal permohonan diajukan secara daring (online), Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 menentukan harus disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) ekslempar yang telah dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa pengajuan alat bukti yang dibubuhi materai untuk mendukung permohonan termasuk penyampaian berkas alat bukti yang dibubuhi materai bagi permohonan yang diajukan secara daring (online) merupakan bagian dari keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf a PMK 7/2025, yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat formil pengajuan permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 10, dan/atau Pasal 12,