Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 44 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 45 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan norma Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 5 ayat (2) UU 39/2008: “(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi 46 manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.” Pasal 6 UU 39/2008: “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.” Pasal 15 UU 39/2008: “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).” Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003: “(1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1): a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai konsultan pajak dengan izin praktik Nomor 4532/IP.A/PJ/2019 [vide bukti P-11]. Selain itu, Pemohon juga berprofesi sebagai Kuasa Hukum Pajak dengan izin Nomor: Kep/739/PP/IKH/2022 [vide bukti P-12]. 4. Bahwa dengan pemberlakuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya menjadi subordinasi Kementerian Keuangan. Hal ini, berakibat tidak efektif dan efisiennya DJP dalam menjalankan tugas dan wewenang. Selain itu, membuat DJP tidak dapat bekerja secara mandiri, tidak efisien dan tidak efektif sehingga berimplikasi langsung sebagai penyebab tidak optimalnya tax ratio pendapatan negara dari sektor pajak, yang berujung pada kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai wajib pajak orang pribadi. 5. Bahwa dalam menjalankan profesinya, Pemohon senantiasa berinteraksi hanya dengan DJP. Namun, ketika Pemohon berkeinginan mengurus Izin Praktik Konsultan Pajak, diwajibkan berinteraksi dengan Kementerian Keuangan, dan hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon dalam mendapat kemudahan dan 47 perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 [Sic!]. 6. Bahwa kerugian hak konstitusional lainnya akibat pemberlakuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 15 UU 39/2008 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU 17/2003 adalah pada saat mekanisme penyelesaian permasalahan penyidikan dan pembayaran pajak terhadap penyidikan pidana pajak, yang tidak dapat dituntaskan hanya melalui Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP, akan tetapi harus atas permintaan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung, sehingga berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi Pemohon. 7. Bahwa dengan adanya campur tangan Menteri Keuangan dalam perkara perpajakan yang ditangani oleh Pemohon mengakibatkan PPNS DJP menjadi tidak independen dan mandiri dalam membuat keputusan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan merugikan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 8.