Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 49 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 50 “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-3) yang bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Bojongsari, Kabupaten Kebumen yang masih aktif menjabat sejak periode tahun 2019-2026 yang dibuktikan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 400.10/186 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kebumen Nomor 141/1243 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Edi Iswadi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Bojongsari Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen (vide bukti P-4). Pemohon juga merupakan pemilih dalam Pilkada 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki hak pilih di TPS 004 Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen (vide bukti P-5). 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan berlakunya Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yang dimohonkan untuk diuji tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, jelas dan secara nyata hak konstitusional Pemohon sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menjadi terganggu dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pemohon sebagai kepala desa mendalihkan pembatasan bagi petahana untuk menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya pada pasal a quo yang hanya didasarkan pada masa kampanye saja kemudian selebihnya petahana menjabat kembali dimulai pada masa krusial, in casu masa tenang sebelum pemungutan suara justru berpotensi besar akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, tingginya konflik kepentingan dan intervensi langsung kepada Pemohon yang merupakan perpanjangan tangan bupati/walikota/calon kepala daerah petahana untuk mengamankan kepentingan calon kepala daerah petahana tersebut pada masa tenang dan 51 pemungutan suara dengan sumber daya yang dimiliki oleh jabatan petahana tersebut. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai peseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Bojongsari Kabupaten Kebumen, yang masih aktif menjabat sejak periode tahun 2019-2026 dan juga merupakan pemilih di Kabupaten Kebumen dalam Pilkada 2024 [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5]. Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya secara aktual atau setidak- tidaknya potensial dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016. Anggapan kerugian Pemohon dimaksud disebabkan karena norma a quo yang mewajibkan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama menjalani cuti di luar tanggungan negara dan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan hanya di masa kampanye d