Pengujian Formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Pasal tersebut tidak menjelaskan apakah kewenangan Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut hanya pada salah satu jenis pengujian saja yaitu pengujian materiil atau formil ataukah kedua jenis pengujian baik pengujian formil maupun materiil. UU MK dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sedangkan, Pasal 51 ayat (3) menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, secara umum, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 51 pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. [3.2] Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan para Pemohon merupakan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, Mahkamah terlebih dahulu perlu menguraikan hal-hal sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sangat tergantung pada objek permohonan yang diajukan, apakah masuk atau sesuai dengan lingkup yurisdiksi Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf [3.1] di atas. Terhadap hal demikian, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan, “Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.” [3.2.2] Bahwa objek permohonan para Pemohon secara faktual adalah pengujian formil undang-undang, in casu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023 terhadap UUD 1945 dan UU 48/2009. Akan tetapi setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, secara substansi ternyata permohonan para Pemohon sejatinya adalah menguji (review) kembali secara materiil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2023 yang telah memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017. [3.2.3] Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah telah menentukan pendiriannya sebagaimana pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024, khususnya dalam Paragraf [3.2] dan Paragraf [3.3] sebagai berikut: 52 [3.2] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, UUD 1945 memang tidak mengatur tentang hal tersebut, meskipun begitu, menurut Mahkamah dengan adanya pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut memiliki konsekuensi yuridis bahwa hanya Mahkamah Konstitusi sendiri yang dapat menjadi “mahkamah banding” apabila pencari keadilan ingin kembali menguji sebuah norma undang-undang yang telah pernah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal tersebut menurut Mahkamah, tidak hanya berlaku untuk pengujian undang-undang, in casu putusan Mahkamah yang sifatnya terkait dengan materi sebuah undang-undang namun juga dapat diberlakukan untuk pengujian pembentukan undang-undang, in casu proses pengambilan putusan Mahkamah yang secara formil “dianggap” cacat formil dan/atau prosedural, in casu jika dikaitkan dengan putusan MKMK. [3.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonannya dalam menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah untuk dapat melakukan pengujian formil terhadap norma pasal yang telah pernah diputus telah mengaitkan dengan putusan MKMK yakni putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah upaya pengujian formil atas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 pasca Putusan Mahkamah dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 relevan untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/VII/2009, dan pendirian Mahkamah dalam putusan-putusan berikutnya berkaitan dengan pengujian formil undang-undang, oleh karena para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan permohonan untuk melakukan “Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dibuat oleh MK melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945 dan UU 48/2009” (vide Perihal Perbaikan Permohonan para Pemohon halaman 1), dan karena ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 merupakan bagian dari undang-undang, maka terlepas secara substansi formil dari pembuatan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dibuat oleh Mahkamah sebagaimana dalil para Pemohon melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang “dianggap” cacat formil beralasan menurut hukum atau tidak, disebabkan putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian beririsan dengan pengujian materiil terhadap norma pasal a quo yang telah dimaknai oleh Mahkamah. Terlebih lagi, permohonan a quo dapat dipahami sebagai cara lain para Pemohon untuk menguji kembali Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah diberi pemaknaan baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai objek permohonan para Pemohon dikaitkan dengan pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 di atas, karena permohonan para Pemohon adalah menguji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah 53 memberikan pemaknaan baru terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dianggap cacat formil oleh para Pemohon. Artinya, penilaian atas cacat formil dimaksud berkelindan dengan materi Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang merupakan bagian undang-undang yang dinilai konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945, terlepas dari substansi permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengujian Formil [3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian fo