Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. https://www.tribunnews.com/nasional/2023/11/30/eks- hakim-konstitusi-tolak-revisi-uu-mk-ini-penghancuran pada 13 Desember 2023 Pukul 14:03 WIB; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Buku berjudul “Set Theory And Logic” Karya Robert R. Stoll, edisi tahun 1963; 69 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 70 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo menyatakan: Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 “Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: … d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;” Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 7/2020 “Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan: … d. dihapus; atau” Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 “Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum: … b. dihapus.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (5), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat, dan telah bekerja di bidang hukum sejak tahun 2013. Pemohon telah berulang kali melamar pekerjaan di bidang pemerintahan namun Pemohon 71 belum berhasil memperoleh pekerjaan tersebut, dengan berbekal pengalaman di bidang hukum sudah cukup lama, Pemohon sedang mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan jenjang doktoral (S3) dan terus bekerja agar dapat memenuhi minimum degree of maturity and experiences. Jika mengacu pada UU MK, syarat usia minimal lebih rendah dibandingkan yang ditentukan UU 7/2020, sehingga Pemohon dapat mencapai syarat usia minimal dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama namun aturan usia minimal untuk menjadi hakim konstitusi telah bertambah seiring dengan perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa Pemohon melakukan simulasi, jika pada usia 38 tahun, Pemohon telah menempuh pendidikan S3 dan jika diakumulasikan telah memiliki pengalaman bekerja selama 15 tahun di bidang hukum, apakah Pemohon harus menunggu hingga mencapai usia 55 tahun? Pemohon tidak menemukan rasionalitas munculnya bilangan angka 55 dan hal ini membingungkan Pemohon. Kebingungan inilah merupakan bentuk kerugian konstitusional bagi Pemohon. 5. Bahwa menurut Pemohon, pembentuk undang-undang tidak memiliki sikap mengenai syarat usia karena kerap berubah dari syarat usia minimum 40 tahun menjadi 47 tahun dan berubah lagi menjadi 55 tahun, dan ketidakjelasan ini menjadi kerugian konstitusional bagi Pemohon. Di sisi lain, menurut Pemohon, pembentuk undang-undang memiliki kecenderungan politik hukum untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahkan berupaya mengurangi independensinya melalui judicial review. Menurut Pemohon, karena kedudukan hakim konstitusi yang kritikal, syarat usia menjadi salah satu instrumen yang sering diutak-atik untuk membatasi akses warga negara untuk menjadi hakim konstitusi. 6. Bahwa menurut Pemohon, perubahan kebijakan terhadap norma Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 dapat saja mempengaruhi hakim konstitusi yang sedang menjabat, namun seharusnya dimaknai secara lebih luas terutama bagi calon hakim konstitusi ke depan, karena ketidakjelasan syarat tersebut maka hal ini menjadi hambatan bagi pemuda yang mempunyai semangat memperjuangkan konstitusi dan menghalangi pemuda yang telah memenuhi syarat minimum degree of maturity and experiences namun belum memenuhi syarat usia minimal 72 untuk menjadi hakim konstitusi, hal tersebut menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. 7. Bahwa menurut Pemohon, perubahan makna Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020 berimplikasi kepada batas masa jabatan hakim konstitusi, maka dari itu perlu juga dilakukan penafsiran kembali terhadap Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (1) huruf b UU 7/2020 agar tidak terjadi permasalahan hukum