Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 49 Indonesia Nomor 4746, selanjutnya disebut UU 30/2007) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 30/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap 50 UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 51 mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: • Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasikan dirinya sebagai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Bupati Tanjung Jabung Barat yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007 yang menyatakan: - Pasal 20 ayat (3), ”Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat”; - Pasal 23 ayat (3), ”Pengusahaan jasa energi hanya dapat dilakukan oleh badan usaha dan perseorangan”; • menurut Pemohon kata “daerah” dalam Pasal 20 ayat (3) UU 30/2007 mengandung ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud daerah, apakah daerah kabupaten/kota ataukah daerah provinsi. Demikian pula frasa “badan usaha” dalam Pasal 23 ayat (3) UU 30/2007, juga mengandung ketidakpastian hukum karena ”badan usaha” dalam pasal a quo dapat berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataupun badan usaha lainnya. Oleh karena itu, menurut Pemohon rumusan dalam pasal a quo berpotensi menutup peluang pemerintah kabupaten/kota dalam mengusahakan bidang jasa energi yang seharusnya dapat dinikmati dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat daerah di tempat sumber energi tersebut berada; [3.8] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak jelas dan tidak tegas menguraikan kedudukan hukumnya, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai badan hukum publik ataukah sebagai lembaga negara. Apabila Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum publik seharusnya Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo mendapat kuasa khusus dari DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, karena unsur pemerintahan daerah 52 terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Demikian juga apabila Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai lembaga negara, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak diatur secara ekplisit dalam UUD 1945. Oleh kerena itu, menurut DPR dan Pemerintah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi; [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagai berikut: • Pasal 1 angka 2, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; • Pasal 1 angka 3, “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”; • Pasal 3 ayat (1), “Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah: a. ... dst; b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota”. • Pasal 25, ”Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. ... dst; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan g. ... dst”; • Pasal 27 ayat (1), “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 53 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban: a. ... dst; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat; c. ... dst; g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah; h. . . . dst”; Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota. Apabila Pasal 25 huruf f dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) huruf b dan huruf g UU 32/2004, bahwa secara filosofis pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan disebabkan karena kepala daerah adalah kepala pe