Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 9 Agustus 2010; [3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan pada hari Jumat, 27 Agustus 2010, namun ternyata Pemohon tidak hadir. Sementara itu, kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon tidak dapat menjadi wakil Pemohon prinsipal karena Mahkamah menilai Surat Kuasa tanpa nomor dan tanggal yang diajukan ke hadapan Majelis Hakim bukan Surat Kuasa Khusus yang menyatakan secara khusus untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Mahkamah Konstitusi. Surat Kuasa tersebut hanya menyatakan, “Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada ... untuk menghadap Mahkamah Konstitusi atau pejabat lainnya yang berwenang atau diberi wewenang sehubungan dengan kasus Pilkada (Pelanggaran Pilkada) oleh penyelenggara maupun oknum kandidat. Penerima kuasa juga diberikan kuasa untuk menghadap pejabat negara lainnya”; [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk hadir dalam persidangan selanjutnya pada hari Senin, 30 Agustus 2010 sekaligus untuk menyerahkan perbaikan permohonannya; [3.4] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Senin, 30 Agustus 2010 ternyata Pemohon atau Kuasanya yang sah juga tidak hadir walaupun 13 persidangan telah ditunda selama kurang lebih 15 (lima belas) menit. Sementara itu, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonannya kepada Kepaniteraan Mahkamah setelah persidangan pada hari Senin, 30 Agustus 2010 telah selesai diselenggarakan; [3.5] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan hari Senin, 30 Agustus 2010 telah menyatakan keberatannya atas dua kali ketidakhadiran Pemohon dan tidak dipenuhinya tenggang waktu perbaikan permohonan Pemohon, sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk tidak dilanjutkan; [3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah telah memanggil Pemohon secara patut dan sah untuk hadir di dalam dua kali persidangan yaitu pada Jumat, 27 Agustus 2010, pukul 13.30 WIB dan Senin, 30 Agustus 2010, pukul 11.00 WIB, namun Pemohon atau Kuasanya yang sah tetap tidak hadir di persidangan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengurus kepentingan hukumnya, sekaligus tidak serius dalam mempertahankan hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, demi kepastian hukum bagi para pihak dan demi mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan maka sesuai dengan proses acara yang berlaku, Pemohon yang tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan hak-haknya dan ketidakhadiran tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka demi hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur; 4.