Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 34 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 35 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 54 UU MK, yang menyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. 2. Bahwa Pemohon menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi advokat (bukti P-3), yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa dalam kualifikasinya di atas, Pemohon kerap beracara di Mahkamah Konstitusi yang merasa kebingungan dengan penerapan Pasal 54 UU MK. Sebab, untuk Perkara Nomor 12/PUU-XIX/2021 tidak diterapkan Pasal 54 UU MK. Setelah diajukan kembali permohonan dalam Perkara Nomor 65/PUU- XIX/2021 dengan substansi permohonan yang serupa, Pasal 54 UU MK diterapkan namun permohonan ditolak. Setelah itu, Pemohon mengajukan Perkara Nomor 100/PUU-XX/2022, namun tidak diterapkan Pasal 54 UU 7/2020. Karena adanya perubahan undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon mengajukan kembali permohonan dalam Perkara Nomor 58/PUU-XXI/2023, yang kemudian diterapkan Pasal 54 UU MK. 4. Bahwa berkenaan dengan hal di atas menyebabkan Pemohon tidak mengetahui makna kata “dapat” dalam norma Pasal 54 UU MK karena Mahkamah Konstitusi seringkali mengesampingkan Pasal 54 UU MK hanya karena permohonan Pemohon dianggap jelas. Padahal, Pemohon memerlukan penjelasan dari pembentuk undang-undang terhadap perkara yang Pemohon ajukan. Dengan tidak adanya parameter yang jelas terhadap makna kata “dapat” dalam Pasal 54 UU MK menyebabkan Pemohon mengalami kerugian konstitusional. 5. Bahwa menurut Pemohon, apabila ada dissenting opinion dari salah seorang hakim konstitusi, hal tersebut menunjukkan adanya potensi permasalahan konstitusional yang seharusnya digali lebih lanjut dalam Pemeriksaan Persidangan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- 36 XXI/2023, namun Pasal 54 UU MK tidak juga diterapkan. Padahal dalam pemeriksaan persidangan terdapat hal-hal penting, misalnya dengan mendengarkan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli. Sebagaimana Pasal 54 UU MK diterapkan pada pemeriksaan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga menurut Pemohon, dapat diketahui mengenai terjadinya perluasan kewenangan Mahkamah karena DPR dan Presiden menyerahkan pada kebijaksanaan Mahkamah. Oleh karena tidak ada kejelasan penerapan Pasal 54 UU MK karena digunakannya kata “dapat” maka menimbulkan prediktabilitas yang tinggi atas norma Pasal a quo, sehingga tidak ada pegangan dalam due process of law yang fair sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 6. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dengan memberikan parameter yang jelas atas penerapan norma Pasal 54 UU MK maka kerugian konstititusional Pemohon akan hilang. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah menilai Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat dan kerap beracara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak memahami makna kata “dapat” dalam norma Pasal 54 UU MK, karena perkara yang diajukannya tidak selalu diproses dalam pemeriksaan lanjutan dengan mendengar keterangan para pihak karena dianggap sudah jelas. Oleh karena itu, Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan baik secara aktual atau setidak-tidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual atau setidak-tidaknya potensial tersebut dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, apabila permohonan Pemohon a quo dikabulkan, anggapan kerugian h