Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut UU 4/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 298 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 299 mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1), Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 161 ayat (2) UU 4/2023: “Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala” Pasal 163 ayat (1) UU 4/2023: “Pembayaran Manfaat Pensiun secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara: a. dibayarkan oleh Dana Pensiun; atau b. Peserta, Janda/Duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah” Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023: “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945; 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai karyawan swasta peserta Program Pensiunan Pasti pada Dana Pensiun Astra yang dibuktikan dengan kartu peserta. Para Pemohon juga telah membuktikan adanya pembayaran iuaran pensiunan yang terdiri dari: iuran pekerja sebesar 3,2% (tiga koma dua persen) dari gaji pokok setiap bulan dan iuran pemberi kerja sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari gaji pokok setiap bulan yang dibuktikan dengan slip gaji (Bukti P-4); 4. Bahwa berlakunya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan hanya bisa menerima manfaat pensiun sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga 300 membuyarkan semua rencana atau cita-cita masing-masing yang telah disusun pada saat pembekalan persiapan pensiun; 5. Bahwa menurut Pemohon I, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon I tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus sehingga menghambat rencana investasi yang telah disusunnya. Selain itu Pemohon I pun tidak dapat mengandalkan manfaat pensiunnya apabila dibutuhkan, karena alasan kedaruratan yang bersifat segera, sehingga berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional dengan adanya ketentuan a quo. 6. Bahwa menurut Pemohon II, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon II tidak berhak menentukan pengelolaan dan pemanfaatannya, juga tidak berhak menerima pembayaran manfaat pensiun itu secara sekaligus sehingga rencana dan cita-cita Pemohon II terancam gagal dilaksanakan. 7. Bahwa menurut Pemohon III, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon III tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus yang membuatnya sangat sedih jika manfaat pensiun hanya bisa cair 20% (dua puluh persen) saja sedangkan 80% (delapan puluh persen) sisanya harus dibelikan anuitas yang pada akhirnya dana itu akan habis. Semua rencana dan mimpi Pemohon III akan sirna dan tidak ikhlas jika diperlakukan seperti itu karena uang tersebut adalah uang keringat Pemohon III selama bekerja 32 tahun. 8. Bahwa menurut Pemohon IV, adanya ketentuan mengenai pembayaran manfaat pensiun sebagaimana diatur Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 menyebabkan Pemohon IV tidak dapat menerima pembayaran manfaat pensiun secara sekal