Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 18 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Penjelasan Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan selanjutnya disebut UU 12/2011, terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Senin, 1 September 2025 secara daring, namun karena terdapat masalah teknis yang menyebabkan Mahkamah tidak dapat memastikan kehadiran Pemohon, sehingga Mahkamah tidak dapat meneruskan persidangan [vide Risalah Sidang, tanggal 1 September 2025, hlm.1]. Selanjutnya, Mahkamah menjadwalkan ulang dan melaksanakan kembali sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin, 8 September 2025. Berkenaan dengan ketentuan hukum acara yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar memeperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan oleh Pemohon (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 8 September 2025 hlm. 9 sampai dengan hlm. 18]. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 22 September 2025. [3.3.2] Bahwa suatu permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah harus memenuhi syarat formil di antaranya berkenaan dengan 19 sistematika atau format permohonan dan substansi dari sistematika permohonan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan sebagai berikut: ”Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, meskipun Pemohon telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon seharusnya menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon dengan dasar argumentasi yang kuat, sehingga memberikan keyakinan pada Mahkamah bahwa Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Namun ternyata dalam permohonan a quo, Pemohon belum dapat menguraikan secara jelas bagaimana Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 telah menimbulkan anggapan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon. Pemohon juga belum dapat menunjukkan apakah anggapan kerugian tersebut bersifat faktual atau potensial menurut penalaran yang wajar telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain itu, berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon merujuk Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, namun Pemohon tidak menguraikan adanya pertentangan antara norma pasal yang diuji, yaitu Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011, dengan norma UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Pemohon lebih fokus menguraikan tentang makna yang terkandung dalam frasa Ketuhanan Yang Maha Esa dan frasa menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus dasar filosofis negara. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal esensial yang harus diuraikan dalam permohonan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang, karena tanpa uraian tersebut, permohonan Pemohon menjadi tidak jelas karena Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian. 20 [3.3.5] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. ... 2. Menyatakan PENJELASAN Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menempatkan Pancasila, yang di dalamnya terdapat sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara yang maknanya setelah ditelusuri adalah konsep dan konsep itu berarti buram surat, ide, gagasan, hasil, buah pemikiran, gambaran mental objek itu: 1) MENODAI kesucian dan keluhuran ajaran agama pemohon yang bersumber dari Petunjuk (Wahyu) Tuhan (Allah) 2). BERTENTANGAN dengan Petunjuk Tuhan (Allah) atau Wahyu Tuhan (Allah) yang tertulis dalam Alkitab,kitab suci dari agama yang saya peluk, ikuti, turuti, indahkan 3) MENODAI dan MENENTANG kesucian dan keluhuran hak atas kebebasan memeluk agama yang Pemohon jalankan dalam IBADAH, PENTAATAN, PENGAMALAN, dan PENGAJARAN. 3. Menyatakan frasa Ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara pada penjelasan Pasal 2 alinea kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Menyatakan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sepanjang tidak dimaknai sebagai ideologi dan dasar filosofis negara. 5. 6. ... Bahwa setelah mencermati rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Mahkamah menemukan petitum Permohonan tidak disusun sesuai dengan format petitum yang lazim digunakan dalam pengujian undang-undang. Pemohon tidak secara jelas menunjukkan apakah yang dimohonkan adalah pemaknaan terhadap Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 atau memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 inkonstitusional. Apabila yang dimohonkan Pemohon kepada Mahkamah adalah menyatakan Penjelasan Pasal 2 UU a quo inkonstitusional, maka