Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 144 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820, selanjutnya disebut UU 27/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 145 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah kata “dan” dalam norma Pasal 53 ayat (1) huruf b UU 27/2022, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 53 ayat (1) huruf b UU 27/2022 Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang dimohonkan pengujiannya. Hak-hak 146 konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yakni hak atas perlindungan diri pribadi berkenaan dengan hak atas perlindungan data pribadi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam aktivitas kesehariannya tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi yang terpaut dengan data pribadi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang dimiliki dan melekat pada diri Pemohon I dan Pemohon II. Data Pribadi tersebut ternyata dikelola oleh pengendali data dan prosesor data termasuk pengendali data dan/atau prosesor data yang aktivitas pemrosesan data pribadinya memiliki risiko yang tinggi dengan memenuhi baik salah satu atau lebih di antara huruf a, huruf b, huruf c dalam Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022. Selain dari Pengendali Data dan Prosesor Data dalam bentuk organisasi privat, Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara juga memiliki data pribadi yang tentunya akan diproses oleh institusi negara baik untuk keperluan administrasi kependudukan maupun pelayanan publik; 4. Bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II yang data pribadinya secara nyata diproses oleh Pengendali Data dan Prosesor Data memiliki risiko tinggi terhadap subjek data, maka potensi ancaman terhadap keamanan dan jaminan perlindungan data diri pribadi Pemohon I dan Pemohon II sebagai subjek data dapat terjadi. Hal tersebut jelas menimbulkan potensi yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yaitu jaminan perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa materi muatan dalam Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022 yang menentukan kriterianya diatur secara kumulatif dengan menggunakan kata “dan” pada akhir kalimat butir “b” telah mempersempit cakupan dari Pengendali Data dan Prosesor Data yang diwajibkan untuk melakukan penunjukan pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi (PDP), jika hanya memenuhi salah 1 (satu) atau salah 2 (dua) dari ketiga syarat dalam Pasal 53 ayat (1) UU 27/2022 maka menjadi tidak diwajibkan untuk menunjuk Pejabat atau Petugas PDP (PPDP). Oleh karenanya jika permohonan a quo dikabulkan, 147 kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak akan terjadi. Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang- undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual atau setidak-