Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. 24 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 25 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 10 ayat (1) UU 24/2003: “(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. .... b. dst.” Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003: “(1) Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 26 3. Bahwa para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-11 s.d. bukti P-15]. Dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Wiraswasta, sedangkan Pemohon III adalah seorang Mahasiswa. 4. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa terabaikannya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi para Pemohon sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagai akibat dari pemberlakuan norma Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003. 5. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003 menimbulkan multitafsir, ambiguitas, dan telah terbukti membuat Mahkamah tidak imparsial atau tidak netral serta memihak, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam hal ini, Mahkamah dinilai tidak imparsial atau tidak netral dan memihak kepada Saudara Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, hal ini juga telah membuktikan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu memiliki benturan kepentingan karena terlibat langsung memutus permohonan yang telah “mengantarkan” keponakannya, yaitu Saudara Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal Calon Wakil Presiden. 6. Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan untuk mengawasi jalannya proses persidangan di Mahkamah, berhak atas putusan yang pasti dan seadil-adilnya secara hukum, bebas dari masalah yang mengancam independensi, imparsialitas, dan integritas hakim konstitusi pada saat pengambilan keputusan. Karena, putusan Mahkamah akan mengikat secara umum (erga omnes) dan berpengaruh kepada seluruh tatanan sistem hukum di Indonesia, khususnya kepada para Pemohon. Selain itu, para Pemohon juga memiliki hak konstitusional untuk berkontestasi secara sehat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu di Republik Indonesia, termasuk untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden; 7. Bahwa menurut para Pemohon dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. 27 Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU 24/2003. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, bukan aktual sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Karena, para Pemohon pada suatu waktu akan mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat pada jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials), termasuk dalam hal ini menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Di samping itu, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau