Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: 77 a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 39/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (Legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 78 [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota/kader, dan juga fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP-PKB), mendalilkan adanya kerugian yang bersifat potensial atas berlakunya Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008 dengan alasan-alasan sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa dalam Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008 terdapat inkonsistensi dan kontradiksi, serta berpotensi menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena: 79 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU 2/2008, partai politik termasuk sebagai organisasi yang mendapatkan pembiayaan dalam bentuk bantuan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD; 2. Bahwa meskipun Pasal 23 huruf c UU 39/2008 menggunakan kata ”dibiayai”, sedangkan Pasal 34 ayat (1) UU 2/2008 menggunakan kata “bantuan”, namun secara substantif kedua kata dalam konteks kedua pasal dimaksud pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama; 3. Bahwa pembiayaan partai politik ada yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sehingga partai politik pada hakikatnya adalah termasuk organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU 39/2008; dengan demikian pimpinan partai politik yang telah diangkat menjadi menteri semestinya melepaskan jabatannya dalam kepengurusan partai politik; 4. Bahwa frasa “bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam partai politik” dalam Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008, tidak dapat dilepaskan dan bahkan harus dimaknai sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 23 huruf c UU 39/2008 sehingga pengertian “organisasi” pada Pasal 23 huruf c UU 39/2008 semestinya juga meliputi pengertian partai politik sebagai sebuah organisasi; [3.7.2] Bahwa di samping berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, ketentuan Pasal 23 huruf c dan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008 berpotensi mendegradasi Kementerian Negara, posisi partai politik, dan berpotensi menimbulkan konflik internal dalam partai politik, karena meskipun dalam struktur kepengurusan partai politik bersifat kolektif kolegial, namun posisi ketua umum atau sebutan lain pada sebuah partai politik tetap memiliki keistimewaan dan kewenangan yang lebih dominan dibandingkan dengan posisi atau jabatan lain sehingga yang dimaksud “pimpinan organisasi” pada Pasal 23 huruf c UU 39/2008 haruslah diartikan sebatas ketua umum atau sebutan lain pada sebuah partai politik; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, maka dalam menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan tiga hal, yaitu: 80 (1) Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; (2) Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai kader/fungsionaris DPP-PKB dapat dikualifikasi sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; (3) Apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki jabatan sebagai Anggota DPR dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 23 huruf c UU 39/2008; [3.9] Menimbang bahwa baik Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat, telah memberikan keterangan berkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Keterangan Pemerintah • Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan a quo karena dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang kerugian konstitusional apa, yang mana, dan bagaimana kerugian tersebut. Pemohon hanya mendalilkan bahwa sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa menganggap ketentuan a quo bersifat inkonsisten, kontradiksi, dan dapat menimbulkan konflik internal dalam partai politik; • Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada