Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun-Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906, selanjutnya disebut UU 11/1969) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 1 September 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 1 September 2025, hlm. 7 sampai dengan hlm. 28]. 21 [3.3.2] Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2025, pukul 10.36 WIB, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan Pemohon kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon dan pengesahan alat bukti pada tanggal 15 September 2025. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formal telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan (petitum). Sebelum menguraikan keempat bagian tersebut, Pemohon pun juga telah menguraikan perihal identitas Pemohon. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya. Namun demikian, walaupun permohonan a quo telah disusun dan memuat sistematika permohonan sesuai dengan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa norma dalam UU 11/1969 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah frasa ”belum mencapai usia 25 tahun” dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 yang menurut Pemohon telah menghalangi Pemohon untuk mendapatkan manfaat pensiun (sebagai ahli waris) karena tata bahasa dalam frasa 22 a quo dianggap menyalahi fakta sosial dan hukum serta tidak setara dengan frasa lain dalam Pasal 18 ayat (4) UU 11/1969. [3.3.6] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut pada bagian kedudukan hukum permohonan a quo, Pemohon telah mencampuradukkan uraian perihal anggapan kerugian hak konstitusional dengan hal-hal yang seharusnya merupakan bagian dari alasan-alasan permohonan. Selain itu, meskipun Pemohon telah mencantumkan pengelompokan terkait dengan kualifikasi pemohon serta syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, namun Pemohon tidak secara jelas menguraikan hal-hal terkait dengan hak konstitusional yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, hubungan kausalitas antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta kemungkinan dampak dari dikabulkannya permohonan. Bahwa selanjutnya, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon sekalipun menyebutkan dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian pada alasan-alasan permohonan, ternyata tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 dengan norma konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, alasan-alasan permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan penilaian Pemohon terkait dengan tata bahasa yang digunakan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 yang dianggap tidak tepat, serta uraian permasalahan kasus konkret yang dialami Pemohon dalam pengajuan pembayaran pensiun oleh Taspen. Padahal, masalah utama yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan adalah mengapa norma yang diuji konstititusionalitasnya, in casu norma Pasal 18 ayat (4) huruf a UU 11/1969 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan uraian tersebut mengakibatkan Mahkamah tidak dapat menilai adanya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut 23 dikarenakan, uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan hal esensial yang harus diuraikan dan menjadi dasar dalam pengujian undang-undang. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut, berkenaan dengan petitum permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a